TRENGGALEK, bioztv.id – Menjelang perubahan APBD 2023, anggaran hasil pinjaman daerah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) ternyata belum terserap semua. Jumlah anggaran yang belum terserap ini mencapai lebih dari 10 Miliar Rupiah. Disisi lain, sejumlah kegiatan Infrastruktur yang sudah dikerjakan juga ada yang belum terbayar.
Berdasarkan hasil rapat kerja antara Komisi 3 DPRD trenggalek dengan Bappeda, Kabag Pembangunan dan dinas PUPR Trenggalek, Besarnya sisa lebih pembiayaan (SILPA) sesuai yang tercantum pada laporan pertanggung jawaban (LPJ) APBD Tahun 2022 masih menjadi sorotan. Sehingga Komisi 3 terus menggali penyebabnya agar tidak terulang lagi pada tahun tahun berikutnya. Selain itu, pemanfataan dan penyerapan dana PEN juga turut menjadi sorotan Komisi 3. Pasalnya, pihak dinas PUPR belum bisa menunjukkan sejumlah data yang diminta wakil rakyat.
Ketua Komisi 3 DPRD Trenggalek, Pranoto menyampaikan, Untuk anggaran PEN sesuai dengan perencanaan sejumlah 86 miliar rupiah. Namun angaran tersebut hanya terserap sekitar 70,6 Miliar Rupah. Artinya saat ini masih ada 10,2 M yang belum terserap. Selain itu untuk paket pekerjaan yang dibiayai menggunakan dana PEN juga masih ada yang belum terbayar. Disisi lain, Komisi 3 juga masih pertanyakan anggaran 5 Miliar yang datanya belum disampaikan oleh dinas PUPR.
Pranoto juga menambahkan, untuk paket pekerjaan yang belum terbayar meski pekerjaannya sudah selesai itu, merupakan dampak dari proses pengerjaan dari pihak penyedia barang dan jasa. Pasalnya, penyelesaian pekerjaan itu dilakukan hingga lompat tahun aggaran, sehingga pihak dinas PUPR tidak berani untuk melakukan pembayaran. Rencananya proses pembayaran baru bisa dilakukan setelah adanya perubahan APBD Tahun 2023.
Views: 37
