TRENGGALEK, bioztv.id – Standart satuan harga (SSH) dinilai tidak sesuai dengan kondisi harga sebenarnya dilapangan. Komisi 3 DPRD Trenggalek tekankan pihak terkait segera memperbarui Perbup tentang SSH. Kondisi ini juga turut dikeluhkan sejumlah rekanan yang bersentuhan langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
Berdasarkan keterangan Ketua Komisi 3 DPRD trenggalek, Untuk mengurai keluhan sejumlah rekanan maupun pengusaha terkait SSH, pihaknya sudah memanggil sejumlah OPD yang membidangi. Dalam hal ini pihaknya meminta agar segera dilakukan openyesuaian SSH sesuai dengan kondisi terkini. Terlebih sesuai rekomendasi KPK, maksimal pada 31 Januari sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) harus sudah tayang pada unit layanan pengadaan (ULP) secara online.
Lebih lanjur Ketua Komisi 3 DPRD Trenggalek, Pranoto menyampaikan, dari hasil evaluasi nominal satuan harga bersama OPD terkait, dikethaui masih ada beberpa harga yang tidak sesuai dengan harga saat ini. Kejadian ini diduga karena survey harga dilakukan pada awal tahun, sedangkan realisasi pelaksanaan pada akhir Tahun. Sementara itu pada jangka waktu tersebut terjadi perubahan harga yang signifikan.
Pranoto juga menambahkan, Usai lakukan rapat korrdinasi dengan berbagai OPD ini, rencananya proses penyesuaian SSH akan langsung dilakukan. Proses ini melibatkan pihak ketiga dan dimulai dengan melakukan survey harga dilapangan. Selanjutnya hasil survey dari pihak ketiga itu juga akan dievaluasi oleh bagian keuangan maupun bagian pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Trenggalek.
Views: 1
