TRENGGALEK, bioztv.id – Sebanyak 72 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Trenggalek telah beroperasi mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, satu dapur di Kecamatan Karangan masih menjalani penghentian operasional sementara (suspend).
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Trenggalek, Sheila Amanda Yanu Fadila, menjelaskan perkembangan terbaru operasional dapur MBG tersebut.
Ia menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) baru saja mencabut status suspend salah satu dapur SPPG di wilayah Tamanan. BGN menerbitkan surat pencabutan tersebut sekitar 10 November 2026.
Dengan pencabutan itu, dapur SPPG di Tamanan kini berpeluang segera kembali melayani para penerima manfaat.
“Yang sebelumnya suspend karena kejadian fatal, alhamdulillah sudah dicabut. Tinggal yang Karangan,” ujar Sheila saat menjelaskan perkembangan operasional dapur MBG.
Dapur Karangan Masih Benahi Fasilitas dan Urus Ulang SLHS
Berbeda dengan dapur Tamanan, SPPG di wilayah Karangan belum bisa kembali beroperasi. Pengelolanya masih harus menyelesaikan sejumlah persyaratan kelayakan operasional.
Sheila menjelaskan bahwa pengelola dapur tengah membenahi sarana dan prasarana fisik. Mereka juga harus mengajukan ulang pemenuhan standar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum kembali memproduksi makanan.
“Masih perbaikan sarana prasarana dan juga pengajuan kecukupan SLHS ulang,” jelasnya.
BGN Terapkan Tiga Kategori Sanksi Suspend
Sheila juga menjelaskan mekanisme pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap operasional dapur SPPG.
BGN menerapkan tiga jenis penghentian operasional sementara (suspend) ketika menemukan ketidaksesuaian standar.
Ketiga kategori tersebut meliputi:
- Suspend Sarana dan Prasarana: BGN menjatuhkan sanksi ini ketika fasilitas fisik dapur belum memenuhi standar kelayakan. Pengelola mendapat waktu maksimal tiga bulan untuk menyelesaikan perbaikan.
- Suspend Khusus: Sanksi ini berkaitan dengan pelanggaran administratif maupun persoalan tertentu di lapangan. Contohnya persoalan LPDH, ketiadaan sertifikat SLHS, hingga dokumen SPS 2 yang belum terbit.
- Suspend Permanen: BGN menghentikan operasional dapur secara tetap apabila pengelola tidak menindaklanjuti pelanggaran berat atau melewati batas toleransi yang berlaku.
“Kalau suspend itu ada beberapa jenis, yakni karena sarana prasarana, suspend khusus, dan suspend permanen,” kata Sheila.
Kepala SPPG dan Mitra Yayasan Perlu Perkuat Komunikasi
Untuk mencegah sanksi serupa menimpa dapur lainnya, Sheila meminta kepala SPPG memperkuat komunikasi dengan mitra yayasan. Mitra yayasan berperan menyediakan fasilitas operasional dapur.
Kepala SPPG perlu memantau kelayakan peralatan dan kondisi fisik dapur setiap hari. Jika menemukan kerusakan akibat pemakaian atau fasilitas yang belum memenuhi standar BGN, mereka harus segera melaporkannya kepada mitra yayasan.
Langkah tersebut penting agar mitra yayasan bisa segera menindaklanjuti laporan dan memperbaiki fasilitas yang bermasalah.
“Komunikasi antara kepala SPPG dan mitra yayasan sangat diperlukan,” pungkas Sheila.(CIA)
Views: 2

















