TRENGGALEK, bioztv.id – Keterlibatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Trenggalek menuai sorotan.
Dosen STKIP PGRI Trenggalek, Haris Yudhianto, mengingatkan potensi konflik kepentingan dalam susunan tersebut. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu independensi panitia sekaligus fungsi pengawasan BPD.
Haris juga mengingatkan kemungkinan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Risiko itu dapat muncul apabila keputusan panitia bermasalah secara administrasi dan hukum.
Pengawasan BPD Berisiko Kehilangan Independensi
Haris menjelaskan, BPD memiliki peran dalam pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Sementara itu, ketentuan perundang-undangan mengatur panitia harus bersifat mandiri dan tidak memihak.
Menurutnya, keterlibatan anggota BPD sebagai pelaksana teknis berpotensi menimbulkan persoalan. BPD dapat berada dalam posisi mengawasi proses yang turut dijalankan anggotanya sendiri.
“Jadi, kalau itu kemudian dijadikan dasar artinya terjadi konflik kepentingan dan kemudian pengawasan akan lumpuh,” ujar Haris.
Ia menilai kondisi tersebut dapat melemahkan fungsi kontrol dalam penyelenggaraan Pilkades. Karena itu, susunan panitia perlu memperhatikan pemisahan fungsi dan independensi pelaksana.
Keputusan Panitia Berpotensi Digugat ke PTUN
Haris juga menyoroti potensi persoalan administrasi dalam keputusan yang dihasilkan panitia. Ia merujuk UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Menurut Haris, pengujian keputusan administrasi dapat menyangkut aspek kewenangan, prosedur, substansi, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Ia menilai pembiaran konflik kepentingan berpotensi bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut dapat menjadi persoalan apabila keputusan panitia kemudian dipersoalkan melalui jalur hukum.
“Kalau kemudian terjadi konflik kepentingan seperti ini dibiarkan maka itu jelas melanggar asas kepatutan dan asas tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.
Pemkab Diminta Evaluasi Susunan Panitia
Tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa dijadwalkan mulai 23 November 2026. Haris meminta pemerintah daerah segera mengevaluasi susunan panitia sebelum tahapan pencalonan berjalan.
Ia mendorong Pemkab Trenggalek memeriksa susunan kepanitiaan di seluruh 128 desa. Evaluasi diperlukan untuk memastikan anggota panitia memenuhi ketentuan dan menjaga independensi penyelenggaraan.
Menurut Haris, pembenahan sejak awal dapat mencegah persoalan hukum setelah tahapan Pilkades berjalan. Ia mengingatkan dampak pembatalan keputusan tidak hanya menyangkut anggaran, tetapi juga hak masyarakat memilih pemimpin.
“Kalau kemudian sampai dibatalkan di PTUN kemudian yang rugi itu bukan hanya anggaran tetapi masyarakat memilih pemimpin itu gagal karena prosesnya yang cacat ini,” pungkas Haris.(CIA)
Views: 8

















