TRENGGALEK, bioztv.id – Kepala desa (Kades) petahana yang kembali maju dalam Pilkades Serentak 2027 di Kabupaten Trenggalek wajib mengambil cuti sejak penetapan calon. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga netralitas pemerintahan desa selama proses pemilihan.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menegaskan kewajiban tersebut berlaku sejak panitia menetapkan nama calon kepala desa terdaftar. Artinya, petahana tidak perlu menunggu hingga masa kampanye untuk meninggalkan sementara jabatannya.
Selama masa cuti, Sekretaris Desa (Sekdes) akan mengisi posisi Pelaksana Tugas (Plt) kepala desa. Ketentuan tersebut disampaikan Doding saat menghadiri sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) tentang teknis pelaksanaan Pilkades.
“Sejak ditetapkan calon kepala desa terdaftar,” tegas Doding.
Sekdes Berpotensi Rangkap Peran, Pembagian Tugas Perlu Diperjelas
Sosialisasi regulasi tersebut juga menyasar para Sekdes dari desa penyelenggara Pilkades. Mereka berpotensi menjalankan tugas sebagai Plt kepala desa selama petahana menjalani cuti.
Di sisi lain, Sekdes juga memiliki kemungkinan terlibat dalam struktur kepanitiaan Pilkades tingkat desa. Kondisi ini membutuhkan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas agar tidak memicu konflik kepentingan.
Pemerintah desa harus tetap menjalankan pelayanan publik secara normal selama tahapan pemilihan berlangsung. Karena itu, pengaturan kewenangan menjadi perhatian dalam masa transisi kepemimpinan sementara.
DPRD Kawal Kepatuhan Panitia Pilkades
Doding memastikan DPRD Trenggalek akan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan Pilkades. Ia mengingatkan panitia tingkat desa agar menjalankan tugas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelancaran proses pemilihan.
“Kita sudah menetapkan aturan-aturan, mari kita hormati bersama aturan-aturan itu agar proses pelaksanaan bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Selain menekankan kepatuhan penyelenggara, Doding mengajak masyarakat menjaga kondusivitas selama proses demokrasi tingkat desa berlangsung.
Ia berharap seluruh pihak mengedepankan transparansi dan menghormati mekanisme pemilihan. Dengan demikian, masyarakat dapat menentukan pemimpin desa melalui proses yang tertib dan sesuai aturan.
“Mari gunakan demokrasi kita biar mendapat pemimpin di tingkatan desa yang lebih baik ke depannya,” pungkas Doding.(CIA)
Views: 22

















