TRENGGALEK, bioztv.id – Wacana penerapan lima hari sekolah atau full day school di Trenggalek menuai pro-kontra. Dinas Pendidikan masih mengkaji kebijakan tersebut untuk jenjang TK, SD, dan SMP negeri.
Dosen STKIP PGRI Trenggalek, Haris Yudhianto, meminta pemerintah daerah tidak menerapkan kebijakan secara seragam. Ia mengusulkan pembagian klaster berdasarkan kondisi wilayah dan kesiapan masing-masing sekolah.
Haris menilai karakteristik geografis dan budaya masyarakat Trenggalek sangat beragam. Karena itu, sekolah di perkotaan tidak bisa disamakan dengan sekolah di perdesaan maupun kawasan pegunungan.
Full Day School Berpotensi Tingkatkan Efisiensi
Dari sisi akademis, Haris mengakui sistem lima hari sekolah memiliki sejumlah keunggulan. Skema tersebut berpotensi meningkatkan efektivitas interaksi belajar-mengajar.
Siswa juga memiliki waktu lebih panjang bersama keluarga pada akhir pekan. Selain itu, sekolah dan orang tua berpeluang menghemat biaya operasional.
“Efisiensi juga berpotensi dirasakan sekolah, guru, dan siswa, termasuk dalam penggunaan listrik serta biaya transportasi lainnya,” tutur Haris.
Haris turut mengaitkan wacana tersebut dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
Namun, ia mengingatkan bahwa regulasi tersebut memberikan pilihan penerapan lima hari sekolah. Aturan itu tidak mewajibkan seluruh daerah menjalankan sistem tersebut.
Aktivitas Madin dan Tradisi Masyarakat Jadi Pertimbangan
Di balik potensi efisiensi, Haris mengingatkan pemerintah terhadap dampak sosial penerapan full day school. Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan aktivitas keagamaan anak melalui Madrasah Diniyah (Madin) dan TPA/TPQ.
Jam pulang sekolah yang lebih sore berpotensi membuat siswa kelelahan. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu kegiatan mengaji pada sore hari.
“Di Trenggalek itu memang banyak anak-anak sekolah Madin. Jadi kalau kemudian itu diterapkan, kekhawatiran yang utama anak-anak itu enggak bisa ngaji sore karena terlalu capek,” tegasnya.
Haris juga menyoroti kebiasaan masyarakat perdesaan dan pegunungan. Sebagian wali murid bekerja sebagai petani dan peternak.
Dalam keseharian, anak-anak kerap membantu pekerjaan orang tua sepulang sekolah. Aktivitas tersebut antara lain mencari rumput atau ngarit hingga merawat hewan ternak.
Dosen STKIP Usulkan Pembagian Klaster Wilayah
Sebagai jalan tengah, Haris menyarankan Dinas Pendidikan membagi penerapan kebijakan berdasarkan dua klaster wilayah.
- Klaster perkotaan: Sekolah di pusat kota dengan fasilitas dan aksesibilitas memadai dapat memperoleh opsi menerapkan lima hari sekolah.
- Klaster perdesaan dan pegunungan: Sekolah di kawasan pelosok tetap dapat mempertahankan sistem enam hari sekolah.
Menurut Haris, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi masing-masing wilayah. Penerapan secara seragam justru berpotensi memunculkan penolakan masyarakat.
“Jadi enggak bisa kemudian kita memaksakan full day school. Karena Permendikbud 23 Tahun 2017 itu membolehkan, tetapi tidak mewajibkan,” jelasnya.
Kesiapan Sekolah dan Persetujuan Orang Tua
Haris juga meminta pemerintah melibatkan komite sekolah dan seluruh wali murid sebelum mengambil keputusan. Kesiapan sarana serta dukungan orang tua harus menjadi pertimbangan utama.
Sekolah yang belum siap tidak boleh dipaksa menerapkan sistem lima hari secara mendadak. Terlebih, kondisi sosial masyarakat setiap wilayah memiliki perbedaan.
“Kalau kemudian sekolah enggak siap, di desa-desa diterapkan itu ya mengakibatkan penolakan yang luar biasa. Maka saya sarankan ya itu dibagi klaster,” kata Haris.
Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak cukup hanya mengacu pada ketentuan administratif. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan tersebut selaras dengan kehidupan sosial masyarakat setempat.(CIA)
Views: 4
