TRENGGALEK, bioztv.id – Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, Trenggalek, menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) sekitar Rp300 juta pada 2026.
Target tersebut terpaut jauh dari Pelabuhan Popoh di Kabupaten Tulungagung yang menargetkan penerimaan hingga Rp3 miliar.
Perbedaan target mencapai sepuluh kali lipat. Perbedaan karakter armada menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi besaran PNBP SDA dari sektor perikanan tangkap.
Jumlah kapal dan ukuran muatan atau gross tonnage (GT) ikut menentukan nilai penerimaan negara dari hasil tangkapan yang nelayan daratkan di pelabuhan.
Ukuran dan Jenis Armada Jadi Pembeda Utama
Ketua Tim Kerja (Katimja) Kesyahbandaran PPN Prigi, Tri Aspriadi Noviyanto, menjelaskan PNBP SDA berasal dari pemanfaatan hasil perikanan tangkap yang nelayan daratkan di kawasan pelabuhan.
Untuk PPN Prigi, otoritas pelabuhan menetapkan target penerimaan sekitar Rp300 juta pada 2026.
“Untuk wilayah kami sendiri di Prigi ini, target kami sekitar Rp300 juta untuk tahun 2026,” ujar Tri Aspriadi Noviyanto, Minggu (13/9/2026).
Pria yang akrab disapa Trias itu mengatakan PPN Prigi saat ini mengoperasikan sekitar empat kapal purse seine atau pukat cincin dan 10 kapal pancing tonda.
Komposisi armada tersebut berbeda jauh dengan Pelabuhan Popoh, Tulungagung.
Popoh mengoperasikan sekitar lima kapal pancing ulur (handline) yang rutin menjalankan aktivitas pascaproduksi. Pelabuhan itu juga mengandalkan enam kapal purse seine berukuran besar dengan kapasitas antara 150 hingga 200 GT (Gross Tonnage).
Kapal-kapal berkapasitas besar tersebut turut mendongkrak target PNBP SDA Popoh.
“Target di Popoh sendiri terbilang lumayan besar, mencapai sekitar Rp3 miliar,” terang Trias.
Prigi Masih Punya Ruang untuk Tambah Armada
Meski target PNBP SDA Prigi masih jauh di bawah Popoh, Trias melihat peluang peningkatan penerimaan masih terbuka.
PPN Prigi memiliki ruang tambat yang cukup longgar untuk menerima kapal-kapal perikanan baru.
“Kami masih memiliki keleluasaan dermaga untuk tempat bersandar kapal-kapal di PPN Prigi,” paparnya.
Ketersediaan ruang tambat itu dapat menarik pemilik kapal dan pelaku usaha perikanan tangkap untuk mengembangkan aktivitasnya di Prigi.
Apalagi, perairan Samudra Hindia di selatan Jawa menyimpan potensi ikan bernilai ekonomis tinggi.
“Kondisi ini bisa menjadi bahan pertimbangan para pelaku usaha untuk memindahkan atau memasukkan kapalnya ke Pelabuhan Prigi,” imbau Trias.
“Sebab saya sangat yakin, potensi perikanan di selatan Jawa ini amat luar biasa,” lanjutnya.
Karena itu, tantangan PPN Prigi bukan hanya mengejar angka penerimaan. Pelabuhan juga perlu menarik pemilik armada besar agar kapal mereka bersandar dan mendaratkan hasil tangkapan di Trenggalek.
Peta Potensi Tangkapan di Pesisir Selatan Jawa
Wilayah pengawasan Kesyahbandaran PPN Prigi membentang di sejumlah titik pelabuhan sepanjang pesisir selatan Jawa Timur.
PPN Tamperan di Kabupaten Pacitan menjadi salah satu kawasan dengan aktivitas kapal yang cukup padat.
Pelabuhan tersebut menjadi basis kapal purse seine dan pancing ulur yang memburu tuna. Sebagian besar armadanya bahkan datang dari luar daerah.
Trias menyebut nelayan asal Sinjai, Sulawesi Selatan, mendominasi armada pancing tuna di Pacitan.
“Sementara untuk kapal purse seine atau kapal jaring, kebanyakan berasal dari Jakarta dan Pekalongan,” ungkapnya.
Bergerak ke arah timur, wilayah binaan Kesyahbandaran PPN Prigi mencakup Pelabuhan Pondokdadap di Kabupaten Malang.
Pondokdadap mencatat jumlah armada paling banyak secara kuantitas. Trias menyebut hampir 400 kapal berukuran kecil aktif beroperasi di sana.
“Kalau di Malang sendiri kapalnya lumayan banyak, hampir 400 unit. Tapi mayoritas merupakan kapal-kapal berukuran kecil,” ulas Trias.
Meski mayoritas kapal berukuran kecil, nelayan Malang tetap aktif memburu tuna dan menyumbang aktivitas pascaproduksi yang signifikan.
Blitar-Jember Masih Lengang, Banyuwangi Mulai Bergeliat
Aktivitas perikanan tangkap belum merata di sepanjang pesisir selatan Jawa Timur.
Trias mengatakan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Jember hingga kini belum mencatatkan aktivitas pascaproduksi perikanan skala industri.
Sebaliknya, aktivitas perikanan kembali meningkat ketika memasuki wilayah ujung timur Jawa Timur, yakni Kabupaten Banyuwangi.
Banyuwangi memiliki tiga titik pusat aktivitas nelayan, yakni Grajagan, Muncar, dan Pelabuhan Swasta Masami.
“Kapal-kapal yang beroperasi di Masami terkadang juga bersandar di Pelabuhan Tanjungwangi,” beber Trias.
Sebaran aktivitas tersebut menunjukkan luasnya potensi maritim di pesisir selatan Jawa. Namun, setiap pelabuhan menghadapi karakter armada dan tantangan yang berbeda dalam mengoptimalkan potensi tersebut.
Sistem PIT Mengubah Cara Negara Menghitung PNBP
Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) kini ikut menentukan besaran PNBP SDA.
Trias menjelaskan sistem PIT menempatkan verifikasi hasil tangkapan pada tahap pascaproduksi sebagai dasar utama penghitungan PNBP.
Kebijakan tersebut mengubah mekanisme pemungutan penerimaan negara dari sektor perikanan.
Sebelumnya, nelayan membayar retribusi pada awal proses ketika mereka mengurus izin. Kini, skema pascaproduksi mengharuskan nelayan membayar PNBP berdasarkan tonase ikan yang mereka daratkan.
“Fokus utama PIT ini sebenarnya ada pada tahap pascaproduksinya,” tegas Trias.
“Dahulu bayar di awal perizinan, sekarang nelayan membayar berdasarkan realisasi pendapatan dari hasil tangkapan,” sambungnya.
Melalui skema pascaproduksi, nilai PNBP akan mengikuti volume hasil tangkapan yang nelayan daratkan di pelabuhan.
“Berapa pendapatannya dan berapa tonase tangkapannya, itulah angka pasti yang mereka bayarkan ke negara,” pungkas Trias.(CIA)
Views: 10
