TRENGGALEK, bioztv.id – Kebijakan penghematan anggaran di Kabupaten Trenggalek tidak hanya menyasar eksekutif. DPRD Trenggalek juga ikut mengetatkan belanja dengan memangkas penggunaan anggaran kunjungan kerja (kunker) hingga tersisa 30 persen dari plafon yang tersedia.
Selain menekan belanja perjalanan dinas, pimpinan dewan menggeser anggaran antarkegiatan. DPRD juga memperketat pemeliharaan fasilitas gedung dan menghentikan penyediaan makanan berat dalam setiap rapat legislatif.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan strategi efisiensi tersebut tidak menghapus seluruh pagu anggaran DPRD. Pimpinan dewan memilih mengalihkan dana dari kegiatan yang kurang mendesak untuk membiayai agenda legislasi dan program prioritas.
“Kami menerapkan efisiensi ketat. Anggaran DPRD sebenarnya tidak berkurang, tetapi kami mengalihkan alokasi dana perjalanan dinas untuk membiayai pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan program prioritas lainnya,” ujar Doding.
Rapat Cuma Sediakan Snack
Strategi penghematan DPRD juga menyentuh urusan teknis operasional sekretariat. DPRD Trenggalek mempersempit belanja pemeliharaan gedung dan hanya memprioritaskan fasilitas yang mengalami kerusakan parah.
Doding memberi gambaran mengenai pola penghematan tersebut. Petugas menghitung kebutuhan perbaikan secara rinci, termasuk untuk fasilitas sederhana seperti lampu.
“Kami mempersempit alokasi pemeliharaan gedung di DPRD. Petugas kami minta menghitung kebutuhan secara rinci. Sebagai contoh, jika ada lampu yang mati, petugas menghitung per biji dan menggantinya seadanya saja,” terangnya.
Dewan juga memangkas anggaran konsumsi rapat. Pimpinan DPRD mengganti menu makan besar dengan kudapan ringan.
“Kami sudah menghapus alokasi makan besar. Sekarang kami hanya menyediakan snack ringan. Kami memangkas hal-hal kecil seperti ini semaksimal mungkin,” tegas Doding.
Anggaran Digeser untuk Perkuat Fungsi Legislasi
Doding menegaskan efisiensi tersebut bukan berarti pemerintah daerah memangkas hak keuangan legislatif. Pimpinan DPRD hanya mengatur ulang penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran.
“Pemerintah daerah tidak memotong anggaran DPRD. Kami sekadar memindahkan alokasi dana dari program yang kurang mendesak ke program yang menjadi skala prioritas,” jelasnya.
Pergeseran anggaran itu memberi ruang bagi DPRD untuk memperkuat fungsi pembentukan Perda sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Pemkab Trenggalek.
Setop Boros Anggaran, Kunker Cuma Terpakai 30 Persen
Pimpinan DPRD memberikan perhatian khusus terhadap pos kunjungan kerja. Doding mengakui anggota dewan tetap membutuhkan kunker untuk menjalankan fungsi pengawasan di lapangan. Melalui kegiatan tersebut, wakil rakyat dapat menyerap aspirasi masyarakat hingga pelosok desa dan kecamatan.
“Anggota dewan tetap membutuhkan kunker karena mekanisme pengawasan mewajibkan mereka turun langsung ke lapangan,” katanya.
Namun, pimpinan dewan meminta anggota tidak menggunakan seluruh alokasi dana kunker yang tersedia.
“Kami menekan penggunaan dana tersebut. Anggota DPRD hanya menyerap 30 persen dari total alokasi anggaran kunker yang tersedia,” ungkap Doding.
Menurut Doding, kebijakan tersebut bukan sekadar wacana baru. DPRD Trenggalek sudah menerapkan pola penghematan anggaran kunker selama beberapa tahun terakhir.
“Seluruh anggota DPRD Trenggalek hanya menggunakan 30 persen dari hak anggaran kunker mereka. Kebijakan ini sudah kami jalankan sejak lama sebagai komitmen efisiensi,” pungkasnya.
Kebijakan efisiensi DPRD Trenggalek menunjukkan upaya lembaga legislatif memangkas biaya operasional. Dewan menekan perjalanan dinas, pemeliharaan gedung, hingga konsumsi rapat agar anggaran daerah dapat mengalir ke program yang lebih prioritas dan berdampak bagi masyarakat.(CIA)
Views: 1
