TRENGGALEK, bioztv.id — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Trenggalek melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan sejumlah pihak terkait, PMII menilai sistem pengawasan program nasional tersebut masih lemah dan belum melibatkan masyarakat secara optimal.
Melalui agenda bertajuk “Evaluasi Total MBG di Kabupaten Trenggalek”, para aktivis mahasiswa membeberkan sejumlah catatan kritis. Mereka mendesak pemerintah daerah segera membenahi berbagai persoalan agar program yang menyerap anggaran negara besar itu benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ketua PMII Trenggalek, Beni Kusuma Wadani, menyayangkan minimnya peran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengawal pelaksanaan MBG di lapangan.
“Kami melihat pemerintah daerah belum menjalankan perannya secara maksimal. Padahal, ada beberapa sektor dinas yang sebenarnya bisa bersinergi untuk mendukung sekaligus mengawasi ketat pelaksanaan MBG ini,” ujar Beni Kusuma Wadani, Senin (22/6/2026).
Soroti Potensi Pendapatan Daerah yang Hilang
PMII menilai pemerintah daerah melewatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dari operasional logistik MBG. Salah satu contohnya, banyak armada distribusi makanan masih menggunakan pelat nomor luar daerah.
Menurut Beni, kondisi tersebut membuat potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak masuk ke kas daerah Trenggalek.
“Sangat kami sayangkan, banyak kendaraan operasional MBG masih memakai pelat nomor luar kota,” kritiknya.
Selain persoalan pajak kendaraan, PMII juga menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan instansi terkait yang dinilai kurang aktif mengawasi pengelolaan limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
PMII Dorong Pembentukan Forum Pengawasan Bersama
Dalam audiensi tersebut, peserta forum menyepakati rencana pembentukan forum pemantauan bersama yang melibatkan unsur masyarakat sipil.
PMII menilai forum independen tersebut sangat penting karena masyarakat selama ini belum memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program MBG.
“Forum pemantauan bersama ini harga mati. Selama ini birokrasi sering meminggirkan peran masyarakat dalam pengawasan. Seolah-olah sebuah kasus harus viral terlebih dahulu sebelum mendapat perhatian,” tegas Beni.
Ia meyakini keterlibatan aktif masyarakat dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaksanaan program di lapangan.
PMII Kritik Sikap Pemkab yang Terlalu Bergantung pada Pemerintah Pusat
Dalam forum yang sama, PMII juga mengkritik sikap sebagian jajaran pemerintah daerah yang terlalu sering beralasan bahwa MBG merupakan program pemerintah pusat. Menurut mereka, sikap tersebut membuat pemerintah daerah kurang responsif terhadap perkembangan regulasi terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Beni mencontohkan Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026 yang membuka peluang penggunaan APBD untuk mendukung pengelolaan limbah SPPG.
“Pemerintah daerah harus terus memperbarui pemahamannya terhadap perkembangan regulasi. Jangan hanya menunggu. Dalam pengelolaan limbah misalnya, aturan pusat ternyata sudah membuka ruang dukungan anggaran melalui APBD,” ujarnya.
PMII meminta pemerintah daerah segera mengkaji aspek hukum dan penganggaran agar dapat memanfaatkan peluang regulasi tersebut untuk mendukung keberhasilan MBG.
Mahasiswa Tetap Kritis dan Minta Evaluasi Menyeluruh
Meski menawarkan berbagai solusi, PMII menegaskan akan tetap mengawal dan mengkritisi pelaksanaan MBG. Mereka menilai pelaksana program masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari distribusi hingga validitas data penerima manfaat.
“Kami tetap menuntut evaluasi total terhadap program MBG ini. Kami ingin program ini benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil masyarakat bawah,” kata Beni.
Menurut PMII, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar program perbaikan gizi nasional tersebut tidak hanya terlihat baik dalam laporan administrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Korwil SPPG Sambut Masukan Mahasiswa
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Koordinator Wilayah SPPG Trenggalek, Neo Ordikla, mengapresiasi jalannya audiensi yang digelar mahasiswa bersama DPRD. Ia menilai berbagai masukan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan MBG.
“Kami sangat mengapresiasi jalannya audiensi hari ini. Harapan kami sama, yakni menjadikan program MBG di Trenggalek maupun Indonesia berjalan lebih baik, lebih bermanfaat, dan minim kendala teknis,” ujar Neo Ordikla.
Neo memastikan pihaknya akan membawa seluruh masukan mahasiswa ke dalam forum evaluasi internal guna menyusun langkah perbaikan yang lebih efektif.
“Kami akan mengevaluasi seluruh hasil audiensi hari ini dan menyelaraskannya dengan berbagai masukan yang sebelumnya sudah kami terima,” pungkasnya.(CIA)
Views: 6
