TRENGGALEK, bioztv.id — Di tengah maraknya gelombang aksi mahasiswa yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, Anggota DPR RI Dapil VII Jawa Timur, Novita Hardini, memilih berdiri di garda depan untuk membela kemerdekaan berpendapat.
Legislator Komisi VII DPR RI itu menegaskan bahwa seluruh pemangku kebijakan wajib mendengarkan suara mahasiswa, karena mereka menyuarakan aspirasi rakyat secara langsung. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan melindungi ruang demokrasi agar mahasiswa dapat menyampaikan kritik secara terbuka tanpa rasa takut.
Novita menyampaikan sikap tersebut sebagai respons atas berbagai aksi demonstrasi mahasiswa yang mewarnai sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir.
“Mahasiswa merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang wajib kita dengar suaranya. Saya mendukung penuh gerakan-gerakan mahasiswa, dan sudah sepatutnya semua lapisan masyarakat ikut menyokong serta melindungi setiap aspirasi yang mereka suarakan,” ujar Novita Hardini.
Kritik Mahasiswa Jadi Alarm Pengingat Penguasa
Novita menilai pemerintah tidak boleh menganggap aksi mahasiswa sebagai ancaman terhadap stabilitas. Sebaliknya, pemerintah harus menjadikan kritik mahasiswa sebagai alarm pengingat untuk mengevaluasi arah kebijakan yang sedang berjalan.
Menurutnya, kalangan akademisi dan generasi muda menempati posisi yang independen sehingga mereka mampu melihat berbagai ketimpangan sosial, ekonomi, maupun politik dengan lebih kritis.
Karena itu, ketika mahasiswa turun ke jalan, pemerintah harus mencermati substansi tuntutan yang mereka bawa, bukan justru memperdebatkan bentuk aksinya.
“Mahasiswa memiliki hak penuh untuk bersuara ketika mereka menemukan kebijakan yang tidak masuk akal atau berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial. Langkah mereka merupakan bentuk kontrol masyarakat yang sah terhadap jalannya roda pemerintahan,” tegas srikandi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Demokrasi yang Sehat Membutuhkan Ruang Kritik Terbuka
Novita kembali mengingatkan bahwa konstitusi menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak dasar setiap warga negara. Berdasarkan jaminan tersebut, mahasiswa dan masyarakat berhak menyampaikan kritik selama mereka menjalankan aksi secara damai dan mematuhi aturan yang berlaku.
Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan ruang kritik yang terbuka agar pemerintah terus memperbaiki kualitas kebijakan dan kinerjanya.
Ia juga menekankan bahwa setiap kebijakan publik akan memengaruhi kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, para pengambil keputusan harus mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk pandangan dari kalangan mahasiswa.
“Setiap instrumen kebijakan harus kita kalkulasi dampaknya untuk lima hingga sepuluh tahun ke depan. Karena alasan jangka panjang inilah, kritik dan masukan dari masyarakat, khususnya mahasiswa, memegang peran yang sangat krusial,” ujarnya.
Sentil Pejabat Publik: Jangan Tinggalkan Sisi Kemanusiaan
Dalam kesempatan tersebut, Novita juga mengingatkan para pemangku kebijakan agar tetap mengedepankan nilai kemanusiaan saat merumuskan maupun menjalankan kebijakan.
Menurutnya, pejabat publik tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab moral terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, ia mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh lembaga negara untuk menjadikan kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi demi melahirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
“Jangan pernah memandang diri sendiri hanya sebagai pejabat yang kaku. Kita harus selalu menempatkan rasa kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan. Dengarkan aspirasi masyarakat agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak kepada rakyat,” tandas Novita.
Bagi Novita, mahasiswa bukanlah pihak yang harus pemerintah takuti atau hadapi secara represif. Mahasiswa merupakan mitra dialog yang menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang dalam sistem demokrasi. Karena itu, seluruh pihak harus merawat ruang dialog dan saluran aspirasi agar demokrasi Indonesia tumbuh semakin sehat, matang, dan dewasa.(CIA)
Views: 7
