TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek kini menghadapi dua tekanan besar sekaligus. Di satu sisi, sektor pendidikan kekurangan ribuan tenaga pendidik. Di sisi lain, aturan nasional memaksa pemerintah daerah menekan belanja pegawai demi menjaga disiplin fiskal.
Data terbaru menunjukkan Trenggalek masih kekurangan sedikitnya 1.114 guru. Di saat yang sama, porsi belanja pegawai dalam APBD Trenggalek sudah mencapai 42 persen, melampaui batas maksimal 30 persen sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Trenggalek, Sukarodin, menilai kondisi ini sebagai persoalan serius yang tidak bisa diabaikan.
“Kekurangan guru kita mencapai 1.114 orang, tetapi beban belanja pegawai sudah di angka 42 persen. Ini kondisi yang sangat serius,” tegas Sukarodin.
Rekrutmen PPPK Belum Menjawab Kebutuhan
Publik selama ini menganggap rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah berjalan masif. Namun, Sukarodin menegaskan kebijakan tersebut belum mampu menutup kekurangan guru di lapangan.
“Banyak yang mengira rekrutmen sudah masif, tapi faktanya kita masih kekurangan ribuan guru. Artinya, kebijakan saat ini belum menjawab kebutuhan riil pendidikan di Trenggalek,” ujarnya.
Kondisi ini memaksa banyak sekolah tetap berjalan dengan tenaga terbatas, sementara pemerintah daerah tidak leluasa menambah pegawai karena terbentur aturan pusat.
Dilema Pendidikan vs Disiplin Fiskal
Pemkab Trenggalek kini berada dalam posisi sulit. Jika menambah guru secara besar-besaran, pemerintah berisiko melanggar aturan belanja pegawai yang akan berlaku penuh pada 1 Januari 2027. Sebaliknya, jika kekurangan guru dibiarkan, kualitas pendidikan terancam menurun.
Aturan nasional menuntut daerah mengurangi belanja pegawai agar anggaran bisa dialihkan ke pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Namun, kebutuhan pendidikan tetap mendesak dan tidak bisa ditunda.
DPRD Desak Strategi Konkret
Sukarodin meminta pemerintah daerah tidak hanya melihat angka, tetapi segera menyusun langkah konkret dan terukur.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi yang tepat agar pelayanan pendidikan tetap berjalan tanpa melanggar aturan anggaran,” tambahnya.
Tantangan Besar Menuju 2027
Dengan waktu yang semakin sempit, Pemkab Trenggalek harus bergerak cepat. Mereka harus menekan belanja pegawai sekaligus memastikan kebutuhan tenaga pendidik tetap terpenuhi.
Situasi ini menjadi ujian nyata bagi pemerintah daerah: mampu atau tidak menjaga keseimbangan antara disiplin keuangan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat.(CIA)
Views: 45
