TRENGGALEK, bioztv.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Trenggalek langsung menunjukkan sikap tegas saat membahas awal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025. Legislatif menolak dalih rotasi pejabat sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab capaian kinerja.
Ketua Pansus LKPj, Sukarodin, menegaskan bahwa setiap pejabat wajib memahami dan mempertanggungjawabkan data instansinya secara utuh, tanpa melihat lamanya masa jabatan.
“Kami menegaskan, tidak ada alasan baru menjabat dua atau tiga minggu. Semua pejabat harus paham dan mampu menjelaskan data yang mereka sajikan secara transparan,” tegas Sukarodin, Senin (6/4/2026).
Fokus pada Dampak Nyata, Bukan Sekadar Angka
Dalam rapat perdana, Pansus menetapkan dua fokus utama: akuntabilitas pejabat pasca-rotasi dan kualitas program. Dewan tidak ingin laporan hanya berisi angka-angka statistik tanpa dampak nyata.
Sukarodin menilai evaluasi LKPj harus mengungkap manfaat konkret yang dirasakan masyarakat Trenggalek.
“Kami tidak hanya melihat angka. Kami fokus pada outcome. Apa manfaat nyata yang sampai ke masyarakat?” ujarnya.
Menurutnya, setiap angka dalam laporan harus mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjawab kebutuhan publik, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Pansus Siap Bedah Realisasi Anggaran
Pansus akan mencermati laporan eksekutif secara menyeluruh. Mereka akan menelusuri realisasi anggaran, capaian program, hingga hasil akhir selama satu tahun anggaran.
“Kami akan memeriksa secara detail. Kami akan menguji akurasi angka dan menguliti capaian kinerja satu per satu,” imbuh Sukarodin.
Meski pembahasan masih tahap awal, Pansus sengaja menetapkan garis tegas sejak awal agar proses evaluasi berjalan tajam dan tidak sekadar formalitas.
Sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional
Pansus juga akan membandingkan LKPj Bupati dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait program efisiensi.
Sukarodin mencontohkan sejumlah kebijakan penghematan yang perlu diukur implementasinya di daerah, seperti efisiensi listrik, penggunaan AC, air, hingga pengurangan konsumsi BBM melalui skema Work From Home (WFH).
“Kami ingin melihat sejauh mana kebijakan efisiensi itu benar-benar diterapkan di daerah,” jelasnya.
Sinyal Kuat untuk Eksekutif
Sikap tegas Pansus menjadi peringatan jelas bagi eksekutif. DPRD ingin memastikan evaluasi LKPj berjalan serius dan menghasilkan ukuran kinerja yang jujur.
Dengan pendekatan yang menekankan akuntabilitas dan dampak nyata, DPRD berharap pemerintah daerah mampu meningkatkan transparansi serta menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat.(CIA)
Views: 22
