TRENGGALEK, bioztv.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek kini menghadapi ujian berat. Selain menerima berbagai keluhan dari penerima manfaat terkait kualitas makanan, sebagian besar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga belum mengantongi izin resmi standar kesehatan.
Data terbaru menunjukkan, dari total 59 unit dapur SPPG yang kini melayani sekolah-sekolah di Trenggalek, hanya sebagian kecil pengelola yang telah memenuhi legalitas kesehatan.
Baru 16 Dapur SPPG Mengantongi Izin Sanitasi
Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Saeroni, mengungkapkan bahwa pertumbuhan jumlah dapur belum sejalan dengan pemenuhan standar sanitasi. Hingga saat ini, baru 16 dapur yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Saat ini ada 59 SPPG yang sudah beroperasi. Namun baru 16 unit yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Meskipun jumlahnya naik dari sebelumnya 13 unit, kami tetap mendorong pengelola dapur lainnya agar segera memenuhi standar,” tegas Saeroni.
Menurutnya, pengelola dapur harus melalui sejumlah tahapan teknis sebelum memperoleh SLHS. Tahapan tersebut meliputi pelatihan bagi penjamah makanan hingga inspeksi menyeluruh terhadap kondisi dapur dan lingkungannya.
Kendala Limbah dan Perubahan Aturan
Saeroni menjelaskan, banyak pengelola dapur mengalami kesulitan memenuhi persyaratan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Persyaratan ini menjadi salah satu faktor utama yang memperlambat proses perizinan.
“Kondisi IPAL di beberapa titik masih menjadi kendala utama. Kami tetap memberi kesempatan kepada pengelola untuk memperbaiki fasilitas mereka agar izin bisa segera terbit,” tambahnya.
Selain kendala teknis, pengelola dapur juga harus menyesuaikan administrasi akibat perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Aturan mengenai status kemitraan SPPG sempat berubah, dari yang awalnya melarang bentuk yayasan kemudian memperbolehkannya.
Temuan Ulat di Menu Makanan
Di tengah persoalan perizinan, kualitas makanan yang diterima siswa juga mulai mendapat sorotan. Beberapa sekolah melaporkan ketidakpuasan terhadap menu yang disajikan.
Salah satu laporan yang paling menyita perhatian adalah temuan ulat dalam menu makanan. Menanggapi kejadian tersebut, Satgas MBG memastikan pengelola dapur langsung mengambil langkah perbaikan.
“Penerima manfaat biasanya langsung melapor ke SPPG yang melayani mereka. Saat ada temuan ulat, pengelola dapur langsung mengganti menu tersebut dengan yang baru,” jelas Saeroni.
Satgas Perketat Pengawasan Pangan
Meski menghadapi berbagai kendala, Satgas MBG Trenggalek terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap jalannya program ini. Ke depan, tim satgas memfokuskan perhatian pada standar keamanan pangan agar kejadian serupa tidak terulang.
Pemerintah daerah juga berkomitmen mengawal penerapan regulasi terbaru dari pemerintah pusat agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal sekaligus aman bagi para siswa di Trenggalek.(CIA)
Views: 46
