TRENGGALEK, bioztv.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek menghadapi ujian serius. Sebanyak 15 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan operasional sementara akibat tersendatnya pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk periode 8–20 Desember 2025.
Situasi ini memicu kekhawatiran publik terhadap ketahanan tata kelola program nasional tersebut. Di sisi lain, puluhan dapur lain memilih bertahan dengan mengandalkan dana pribadi agar distribusi makanan ke sekolah-sekolah tetap berjalan dan tidak terhenti sepenuhnya.
Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Saeroni, menegaskan bahwa seluruh dapur SPPG di Trenggalek belum menerima pencairan anggaran hingga saat ini.
“Di Trenggalek ada 50 dapur SPPG, dan semuanya belum menerima anggaran. Sebanyak 35 dapur tetap bertahan dengan dana pribadi, sementara 15 dapur lainnya menghentikan operasional karena tidak sanggup lagi menutup biaya harian,” ujar Saeroni, Senin (22/12/2025).
Daftar Wilayah yang Menghentikan Operasional
Berdasarkan laporan koordinasi tingkat kabupaten, Satgas MBG mencatat penghentian operasional terjadi secara bertahap sejak pertengahan Desember 2025. Untuk mencegah keresahan di kalangan wali murid, Satgas lebih dulu menyampaikan informasi tersebut kepada sekolah-sekolah penerima manfaat.
Berikut rincian 15 dapur yang menghentikan operasional sementara:
15 Desember 2025 (9 dapur):
- Kecamatan Panggul: SPPG Bodag, SPPG Sawahan
- Kecamatan Dongko: SPPG Petung
- Kecamatan Trenggalek: SPPG Karangsoko 2, Karangsoko 3, SPPG Surodakan
- Kecamatan Durenan: SPPG Kamulan
- Kecamatan Pule: SPPG Pule
- Kecamatan Kampak: SPPG Bendoagung 2
16 Desember 2025 (3 dapur):
- Kecamatan Tugu: SPPG Trenggalek Tugu Tumpuk
- Kecamatan Trenggalek: SPPG Surodakan
- Kecamatan Panggul: SPPG Nglebeng
18 Desember 2025 (1 dapur):
- Kecamatan Bendungan: SPPG Srabah
22 Desember 2025 (2 dapur):
- Kecamatan Panggul: SPPG Banjar
- Kecamatan Munjungan: SPPG Ngulungkulon
Selain persoalan anggaran, program MBG di Trenggalek juga menghadapi persoalan legalitas dan standar kesehatan. Saeroni mengungkapkan bahwa mayoritas dapur belum memenuhi standar kesehatan formal. Hingga saat ini, hanya dua dapur yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Sementara itu, lima dapur lainnya masih tertahan pada tahap verifikasi sistem OSS,” Jelas Saeroni.
Dana Mandek, Koordinator SPPI Bungkam
Masalah komunikasi memperparah informasi seputar program MBG di Trenggalek. Kepala Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang seharusnya menjadi penghubung utama antara daerah dan pemerintah pusat, tidak memberikan respons.
Hingga berita ini terbit, awak media gagal memperoleh klarifikasi dari SPPI, baik melalui pesan singkat maupun sambungan telepon. Publik dan jurnalis masih menanti penjelasan transparan mengenai penyebab macetnya dana dari BGN, padahal SPPI memegang peran strategis dalam memastikan keberlanjutan program nasional di daerah.(CIA)
Views: 88
