TRENGGALEK, bioztv.id – Musyawarah Desa (Musdes) atau Kelurahan kini menjadi penentu utama nasib warga miskin penerima bantuan sosial (bansos). Forum ini menetapkan usulan apakah seseorang tetap menerima bantuan atau terhapus dari daftar.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos PPA Trenggalek, Soelung Prasetyo Raharjeng Sidjoe, mengungkap fakta itu ketika ia menjelaskan mekanisme verifikasi dan validasi bansos yang terus mendapat sorotan publik.
“Mekanisme seluruh bansos, baik reguler maupun non-reguler, berlaku sama. Desa atau kelurahan wajib memutakhirkan data melalui Musdes,” tegas Soelung, Minggu (30/11/2025).
Musdes Wajib Berjalan, Keterlambatan Menghilangkan Hak Warga
Soelung menekankan bahwa desa harus memperbarui data kesejahteraan minimal tiga bulan sekali. Ketika desa menunda Musdes atau tidak menjalankannya, risiko kekeliruan data meningkat. Kondisi ini sering membuat warga miskin tiba-tiba kehilangan hak sebagai penerima bantuan.
Ia memberi contoh kasus. Pemerintah pusat pernah mengirim daftar 500 calon penerima kepada sebuah desa. Setelah Musdes melakukan penilaian, desa hanya menetapkan 300 warga sebagai pihak yang layak menerima bantuan.
“Perangkat desa dan tokoh masyarakat menetapkan bahwa 200 warga lain tidak memenuhi syarat. Mereka berperan sebagai filter penting di lapangan,” jelasnya.
Satu suara dalam forum ini bisa menentukan apakah seorang warga tetap mendapat bantuan atau dianggap sudah mampu.
Desa Input Data, Dinsos Verifikasi, Kemensos Menetapkan Bantuan
Pemerintah Pusat menugaskan Dinas Sosial membantu memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSKS) sebagai rujukan seluruh program bansos.
Desa mengunggah seluruh perubahan data yang mereka tetapkan melalui sistem SIKS-NG. Dinsos memverifikasi data tersebut lalu mengirimkannya ke Pusdatin Kemensos sebelum pemerintah menetapkan status bantuan.
Proses berjenjang ini masih sering melahirkan ketidaktepatan sasaran—warga mampu tetap menerima bantuan, sedangkan warga sangat membutuhkan justru terabaikan.
“Kami selalu mendorong Musdes menjadi mekanisme utama karena forum itu lebih transparan dan sesuai kondisi nyata di lapangan,” ujar Soelung.
Pengajuan Mandiri Berisiko Salah Input
Selain melalui Musdes, warga dapat mengajukan pembaruan data lewat aplikasi Cek Bansos. Namun, banyak warga salah mengisi data karena tidak memahami ketentuan dan kriteria.
“Masyarakat tetap membutuhkan pendampingan agar mereka mengajukan data sesuai kondisi riil,” pesannya.
Tanpa Pengawasan, Musdes Bisa Jadi Ajang Titipan
Karena Musdes berada di garis awal verifikasi, desa memegang peran besar dalam menjaga keadilan bansos. Jika forum ini berjalan tanpa kontrol kuat, peluang penyimpangan meningkat:
- desa bisa menghentikan bantuan warga miskin karena bias sosial atau konflik personal
- oknum bisa meloloskan penerima titipan
- keputusan bisa berubah menjadi transaksi politik desa
Kesalahan sekecil apa pun pada tahap awal dapat menghentikan bantuan yang menjadi tumpuan hidup keluarga.
Kesimpulan: Transparansi Jadi Fondasi Kepercayaan Publik
Keakuratan bansos tidak cukup hanya bergantung pada satu sistem nasional. Pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan, sementara masyarakat perlu aktif menyuarakan keberatan ketika keputusan merugikan warga miskin.
Pada akhirnya, musdes bukan sekadar rapat, tetapi gerbang utama penentu kelangsungan hidup penerima bansos. Satu keputusan desa bisa meringankan beban keluarga miskin—atau memperpanjang kesusahan mereka.(CIA)
Views: 44
