TRENGGALEK, bioztv.id – DPRD Kabupaten Trenggalek menyoroti keras rencana Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang akan memakai dana pinjaman daerah sebesar Rp15 miliar untuk mengembangkan sektor wisata tahun 2026. Komisi II DPRD menilai pemerintah membagi anggaran secara tidak seimbang dan berpotensi gagal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat kerja bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Selasa (12/11/2025), Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, mengkritik pembagian anggaran yang menurutnya janggal.
“Kami tidak menolak pembangunan Goa Lowo, tapi pemerintah harus membagi anggaran secara proporsional,” ujarnya.
Pemerintah berencana mengucurkan dana Rp5 miliar untuk Goa Lowo, sedangkan beberapa destinasi pantai yang ramai pengunjung hanya akan mendapat Rp1 miliar. Mugianto mengingatkan, agar pemerintah tidak menggunakan dana utang hanya untuk proyek yang tidak memberi dampak besar pada PAD.
“Kalau wisata pantai menjadi magnet utama kunjungan, jangan sampai anggarannya kalah jauh,” tegas Mugianto.
Gunakan Dana Pinjaman Secara Tepat, Fokus pada Destinasi Produktif
Mugianto menegaskan bahwa pemerintah harus menggunakan dana hasil pinjaman daerah secara strategis agar memberi dampak langsung bagi ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa dana tersebut berasal dari utang daerah yang wajib dikembalikan, sehingga pemerintah harus menghitung setiap rupiah dengan cermat agar tidak menambah beban fiskal tanpa hasil nyata.
“Kalau pemerintah memakai pinjaman daerah hanya untuk mempercantik destinasi yang kurang diminati, itu jelas tidak efisien,” jelasnya.
Politisi Fraksi Amanat Demokrat itu menilai kawasan pesisir Trenggalek, seperti Pantai Prigi, Karanggongso, dan Mutiara, memiliki potensi wisata tertinggi. Hal ini merujuk tren kunjungan dan aktivitas ekonomi warga. Ia pun meminta Dinas Pariwisata meninjau kembali pembagian anggaran yang telah mereka ajukan.
“Fokusnya harus ke tempat wisata yang ramai dan mampu mendongkrak PAD,” imbuhnya.
DPRD Ingatkan: Pembangunan Wisata Jangan Hanya Proyek Fisik
Komisi II DPRD menilai pemerintah sering memusatkan pembangunan wisata hanya pada proyek fisik tanpa strategi pengelolaan dan promosi jangka panjang yang jelas. Padahal, destinasi wisata membutuhkan manajemen yang kuat serta inovasi ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar bangunan baru.
“Kami ingin pemerintah membangun sektor wisata secara berkelanjutan, bukan proyek sekali jadi,” kritik Mugianto.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan mengawal ketat rencana penggunaan dana pinjaman daerah. DPRD meminta pemerintah memprioritaskan penggunaan dana tersebut pada sektor wisata yang benar-benar produktif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar proyek yang menguras anggaran.
“Kalau hanya fokus pada infrastruktur tanpa strategi promosi dan pengelolaan, tempatnya tetap sepi. Anggaran besar pun akan sia-sia“, tandasnya.(CIA)
Views: 42
