TRENGGALEK, bioztv.id – Isu kepemilikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh sejumlah pejabat dan anggota dewan kembali mengguncang Kabupaten Trenggalek. Publik menyoroti dugaan bahwa beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikendalikan oleh figur politik berpengaruh yang beroperasi di balik layar.
Hasil penelusuran tim bioztv.id menunjukkan sejumlah sumber internal menyebut adanya pejabat daerah hingga anggota DPR, baik tingkat kabupaten maupun pusat yang memiliki keterkaitan dengan dapur MBG tertentu. Mereka memang tidak muncul dalam struktur resmi, tetapi diduga menempatkan keluarga, saudara, atau kerabat dekat untuk mengelola dapur tersebut.
“Polanya mirip kepemilikan tidak langsung. Mereka tidak tercantum dalam struktur, tapi orang-orang terdekatnya yang menjalankan,” ungkap salah satu sumber internal.
Beberapa dapur bahkan beroperasi di bawah satu yayasan yang sama dan mendapatkan porsi distribusi cukup besar di wilayah tertentu.
Satgas Tegaskan Semua Dapur Terdaftar Atas Nama Yayasan
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Trenggalek sekaligus Wakil Ketua Satgas MBG, Saeroni, menanggapi langsung rumor tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh dapur MBG di Trenggalek secara administratif beroperasi di bawah yayasan resmi yang terdaftar di Badan Gizi Nasional (BGN), bukan atas nama individu.
“Kami tidak memiliki data itu. Semua SPPG di Trenggalek terdaftar atas nama yayasan yang mendaftar langsung ke BGN,” tegas Saeroni.
Saeroni menjelaskan bahwa BGN memproses pendirian dapur MBG langsung dari yayasan tanpa melibatkan pemerintah daerah. Karena itu, Pemkab Trenggalek hanya berperan dalam monitoring dan pengawasan program.
“Proses izin dan pendaftarannya langsung ke BGN, bukan melalui kami. Pemerintah daerah hanya memastikan pelaksanaan program tetap sesuai standar dan transparan,” jelasnya.
Pemkab Dorong Transparansi untuk Jaga Kepercayaan Publik
Saeroni menyebut, hingga kini Trenggalek memiliki 60 dapur MBG (SPPG) yang terdaftar di BGN, dan 23 di antaranya sudah beroperasi aktif menyalurkan makanan bergizi ke sekolah penerima manfaat.
Isu keterlibatan pejabat publik dalam kepemilikan dapur MBG memunculkan kekhawatiran publik akan potensi konflik kepentingan di balik program nasional tersebut.
“Satgas MBG Trenggalek akan mengawasi secara ketat setiap pelaksana program agar seuai SOP yan ditentukan,” pungkas Saeroni.(CIA)
Views: 88
