TRENGGALEK, bioztv.id – Rencana penganggaran Rp 20 miliar untuk pembebasan lahan proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) di Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, menuai sorotan publik. Di tengah kondisi banyaknya infrastruktur jalan yang rusak di beberapa wilayah Trenggalek, alokasi anggaran jumbo itu dinilai dapat mengganggu program perbaikan fasilitas dasar masyarakat.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, buka suara soal polemik ini. Ia menjelaskan, proyek JLS merupakan bagian dari program strategis yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemkab Trenggalek bertugas menyediakan lahannya, sementara proses pembangunan jalan akan Pemprov Jatim lakukan.
“Jadi memang proyek ini terkait langsung dengan pemerintah provinsi. Kita diberi tugas untuk menyediakan lahan, dan pembangunannya nanti oleh Pemprov Jawa Timur,” ujar Doding, Kamis (20/6/2025).
Dilema Anggaran di Tengah Jalan Rusak
Doding tidak menampik adanya kekhawatiran masyarakat soal dampak anggaran pembebasan lahan ini terhadap pembangunan infrastruktur lain. Kondisi beberapa ruas jalan kabupaten saat ini memang masih banyak yang rusak parah dan membutuhkan perbaikan cepat.
“Kami sudah sampaikan ke Pemprov Jatim, jika anggaran daerah terserap untuk pembebasan lahan, maka perbaikan infrastruktur yang rusak akan terganggu,” tegasnya.
Namun demikian, menurut Doding, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyatakan komitmennya untuk membantu Trenggalek melalui bantuan keuangan provinsi khusus untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Kemarin sudah rapat, dan Pemprov siap membantu pembangunan infrastruktur di Trenggalek. Mudah-mudahan bisa segera terealisasi,” imbuhnya.
Pembebasan Lahan JLS Tetap Berlanjut
Meski anggaran Rp 20 miliar yang disiapkan belum mencukupi untuk pembebasan lahan secara keseluruhan, Doding memastikan proses tersebut tetap berjalan. Ketersediaan lahan menjadi syarat mutlak agar proyek JLS dapat mulai terbangun.
“Komitmen dari provinsi, lahan itu harus segera tersedia. Meskipun anggaran ini masih kurang, kita tuntaskan dulu yang Rp 20 miliar ini. Sisanya nanti bertahap,” jelasnya.
Saat ini, proses pembebasan lahan masih berjalan, meskipun belum ada laporan detail progresnya. Doding mengaku masih menunggu koordinasi dari Dinas PUPR Trenggalek terkait perkembangan di lapangan.
“Progresnya berapa persen belum kami terima, karena itu di bawah koordinasi bagian tata ruang di Dinas PUPR. Namun, prosesnya sudah mulai berjalan,” pungkasnya.(CIA)
Views: 23
