TRENGGALEK, bioztv.id – Proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemkab Trenggalek tahun 2024 menarik perhatian besar masyarakat. Antusiasme yang tinggi tercermin dari jumlah pendaftar yang mencapai 1.819 orang. Sementara itu jumlah formasi yang tersedia hanya 100. Artinya, persaingan antar peserta yang lolos seleksi cukup ketat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Trenggalek, Edy Soepriyanto, mengungkapkan jika pendaftaran CPNS sudah ditutup pada 10 September 2024 kemarin. Saat ini tahapan seleksi memasuki proses verifikasi administrasi, yang akan berlangsung dari 14 hingga 19 September 2024.
“Kami sedang dalam proses verifikasi data. Dari total 1.819 pendaftar, sebanyak 1.204 orang telah menyelesaikan pendaftaran secara penuh (submit),” jelas Edy.
Namun, hasil pemeriksaan awal menunjukkan 88 pendaftar dinyatakan tidak memenuhi syarat. Menurut Edy, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti batas usia minimum, kekurangan pada transkrip nilai, serta tidak melampirkan surat pernyataan kesediaan bekerja selama 10 tahun di Pemkab Trenggalek.
Dalam proses rekrutmen tahun ini, Pemkab Trenggalek juga menerima permohonan dari 15 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang ingin beralih menjadi CPNS. Edy menyebut bahwa PPPK memiliki kesempatan mendaftar CPNS dengan syarat mengajukan izin kepada Bupati.
“Jika mereka tidak berhasil dalam seleksi CPNS, mereka masih dapat kembali ke posisi PPPK,” tambah Edy.
Rekrutmen CPNS di tahun 2024 ini dianggap cukup kompetitif dengan formasi yang terbatas dan persyaratan yang ketat. Pasalnya, tidak semua PPPK bisa mengajukan izin untuk mendaftar CPNS.
“Mereka harus memenuhi beberapa syarat khusus. Namun, kesempatan ini tetap menjadi peluang besar bagi mereka yang ingin mengabdi melalui jalur CPNS,” tuturnya.
Pengumuman hasil verifikasi administrasi akan segera diumumkan setelah proses selesai. Peserta yang memenuhi syarat akan lanjut ke tahapan berikutnya.
“Mereka yang tidak lolos tetap berkesempatan mengikuti seleksi di masa yang akan datang,” ungkap Edy.
Untuk lokasi tes, Edy belum bisa memastikan temoatnya dimana. Pasalnya, pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk menentukan lokasi tes. Penentuan lokasi tes merupakan wewenang penuh dari badan kepegawaian nasional (BKN).
“Kalau yang kemarin kemarin di Kediri Pernah, di Tulungagung pernah, di Ponorogo juga pernah. Kita mengikuti informasi lebih lanjut dari BKN,” pungkasnya.(CIA)
Views: 4
