TRENGGALEK, bioztv.id – Warga Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Trenggalek, yang terdampak pembangunan Jembatan Nglembu, kini hidup dalam kondisi yang jauh dari nyaman. Akses yang sempit, usaha yang sepi, polusi debu dan kebisingan yang terus-menerus, serta anjloknya harga tanah dan rumah, membuat warga di sekitar proyek ini semakin terpuruk.
Salah satu warga terdampak, Hamim Tohari, mengungkapkan betapa sulitnya kehidupan mereka sejak proyek dimulai. Jembatan Nglembu yang dibangun lebih tinggi dari rumah-rumah warga ini tidak hanya mengubah tampilan fisik lingkungan, tetapi juga merusak kualitas hidup mereka.
“Sejak awal proyek ini, kehidupan kami sudah terganggu. Usaha yang sebelumnya berjalan lancar sekarang sepi, ujar Hamim.
Jika sebelumnya pendapatan sehari yang dulunya bisa mencapai Rp 100.000,-, setelah terdampak pembangunan jembatan ini belum tentu bisa mendapatkan penghasilan dari usahanya. Sementara itu kebutuhan dan tanggungan harus tercukupi semua.
“Kami terpaksa mencari pendapatan lain, bahkan sampai berhutang,” Imbunnya dengan nada kecewa.
Hamim juga menyoroti kondisi lingkungan yang semakin buruk dengan adanya proyek ini. Polusi udara dari debu dan suara bising dari aktivitas pembangunan sangat mengganggu. Kondisi jalan di depan rumah yang dulunya sejajar dengan teras, sekarang menjadi lebih tinggi. Situasi ini semakin diperparah dengan anjloknya harga rumah dan tanah di sekitar jembatan.
“Setiap hari kami harus berhadapan dengan kondisi ini. Belum lagi, Ketika membuka pintu, yang ada di depan rumah sekarang hanya tembok jalan dan jembatan yang tinggi,” keluhnya.
Kondisi jalan di depan rumah yang dulunya bisa dilalui mobil, kini hanya bisa dilalui oleh motor. Meski dampaknya permanen, Hamim menegaskan bahwa dirinya akan tetap tinggal di sana.
“Meskipun kondisi ini membuat hidup kami semakin sulit, saya akan tetap bertahan di sini, tidak akan pindah,” katanya dengan mantap.
Warga Bendorejo berharap pemerintah segera memberikan solusi yang adil dan manusiawi atas dampak negatif dari pembangunan jembatan ini. Warga ingin bisa kembali hidup dengan layak tanpa terus menerus dibayangi kesulitan dan kesengsaraan.
“Kami pernah ditawari kompensasi senilai Rp 1.500.000,-, tapi kami tolak karena itu tidak sebanding dengan dampak yang kami alami di sini. Kami meminta kompensasi yang layak, senilai Rp 20 juta per kepala keluarga,” pungkas Hamim.(CIA)
Views: 1
