TRENGGALEK, bioztv.id – Wakil ketua DPRD Trenggalek akui sistem pembayaran lump sum bisa lebih menguntungkan anggota. Pasalnya, dengan sistem pembayaran seperti ini anggota DPRD yang melakukan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) boleh melakukan efisiensi sendiri. Sedangkan sisa anggaran hasil efisiensi tersebut menjadi hak yang bersangkutan.
Menurut salah satu wakil ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, ada 2 metode pembayaran, yakni at cost dan lump sum. Kedua sistem pembayaran itu pernah digunakan. Keduanya juga memiliki pertimbangan masing-masing. Saat ini kegaiatan DPRD Trenggalek seperti halnya anggaran agenda kunjugan kerja (Kunker) menerapkan sistem Lump Sum.
“Saya rasa, anggaran yang keluar sama antara pembayaran Lump Sum dan At Cost. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pengeluaran, termasuk untuk uang harian, hotel, dan transportasi,” ungkap Agus Cahyono dengan tegas.
Namun, perbedaan esensial muncul dalam pengelolaan anggaran. Agus menjelaskan, jika At Cost mengharuskan anggaran misal untuk penginapan dan hotel dibayarkan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sementara Lump Sum memberikan fleksibilitas kepada anggota DPRD untuk mengelola anggaran tersebut.
“sistem At Cost, pembayaran dilakukan berdasarkan pengeluaran riil yang diajukan oleh anggota DPRD dengan bukti-bukti yang sah,” ujar Agus.
Lebih lanjut, Agus Cahyono menyatakan, Dalam sistem Lump Sum, anggota DPRD dapat memilih untuk menginap di hotel dengan biaya yang lebih rendah dari anggaran yang dialokasikan. Sisa anggaran tersebut kemudian menjadi tambahan penghasilan bagi anggota DPRD yang bersangkutan. Sistem Lump Sum memberikan fleksibilitas bagi anggota DPRD untuk memilih akomodasi dan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka.
“Sehingga kalau dari sisi anggota ya lebih menguntungkan dengan sistem Lump Sum, karena bisa ada tambahan penghasilan,” kata Agus Cahyono.
Sistem Lump Sum juga dinilai lebih efisien dalam hal administrasi. “Lump Sum lebih mudah. Yang penting, anggota hadir pada waktu acara dengan bukti foto menggunakan Google Map dan timer, sehingga kehadiran mereka dapat dipastikan secara real time,” tambah Agus Cahyono.
Terlepas dari sistem pembayaran yang digunakan, yang terpenting adalah memastikan bahwa anggaran kunker digunakan secara transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan, serta meningkatkan kesadaran anggota DPRD tentang pentingnya penggunaan anggaran yang bertanggung jawab.(CIA)
Views: 20
