TRENGGALEK – bioztv.id – Temukan banyak persoalan pada laporan pertanggungjawaban Bupati tahun 2021, Komisi 2 DPRD Trenggalek sorot etos kerja aparatur sipil negara (ASN) disejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Terlebih, postur Pengelolaan APBD Trenggalek, dinilai tidak sejalan dengan RPJMD & Visi-Misi Bupati Terpilih.
Mengacu keterangan Ketua Komisi 2 DPRD Trenggalek, sesuai pembahasan dengan OPD mitra, dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pelaksanaan kegiatan masih banyak ditemukan target kegiatan yang tidak tercapai. Hal itu dinilai karena faktor etos kerja ASN sendiri yang kurang maksimal. Permasalahan ini menjadi tanggungjawab para leader, terutama kepala dinas. Bahkan kepala daerah dan kepala dinas harus bisa mengontrol pegawainya atau staf masing-masing pada satuan kerja mereka sendiri.
Lebih lanjut Ketua Komisi 2 DPRD Trenggalek, Mugianto menyampaikan, terkait capaian kinerja yang jauh dari harapan ini, pihaknya juga pertanyakan Etos para ASN dalam melaksanakan perencanaan. Pasalnya, dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), masih banyak kegiatan yang tidak tercapai. Disisi lain, semua target, baik pendapatan maupun serapan belanja juga jeblok. Bahkan, hampir semua OPD, perencanaan gaji pegawai & tambahan penghasilan juga dinilai overload, sehingga turut menyumbangkan SILPA yang cukup besar.
Mugianto juga menambahkan, Sesuai LPJ bupati tahun 2021 itu, postur Pengelolaan APBD Trenggalek, dinilai tidak sejalan dengan RPJMD & Visi-Misi Bupati Terpilih. Pasalnya, pengelolaan APBD diduga tidak Fokus untuk menyelesaikan Persoalan yang terjadi di lapangan. Hal ini diduga akibat dari SDM yg ada di masing masing OPD kurang Mampu menterjemahkan RPJMD & Visi-Misi Bupati. Dampaknya, APBD Trenggalek tidak pro rakyat, tapi justru pro ASN. Hal ini mengisyaratkan jika Bupati & wakil Bupati Terpilih Tidak Konsisten dengan RPJMD, & Visi-Misinya sendiri.
Views: 80
