TRENGGALEK, bioztv.id – Dinilai tidak seimbang dengan kondisi kebutuhan masyarakat dilapangan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Tahun 2021 menjadi temuan BPK. Komisi 2 DPRD Trenggalek sebut hal ini akibat tidak konsistennya perencanaan. Akibatnya meski anggaran yang mengendap besar, tapi kondisi infrastruktur justru hancur.
Sesuai hasil rapat antara Komisi 2 DPRD dan sejumlah OPD, ditemukan banyak temuan atas tidak konsistennya perencanaan dan penganggaran pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Terutama temuan BPK terkait Silpa pada tahun anggaran 2021 sekitar Rp 224 milyar. Artinya, meski ada anggaran yang mengendap sebesar itu, namun kebutuhan masyarakat sepertihalnya infrastruktur jalan, jembatan tidak sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini dinilai sangat ironis jika terus-terusan terjadi di Trenggalek.
Ketua Komisi 2 DPRD Trenggalek, Mugianto menyampaikan, dengan banyaknya temuan ini, pihaknya meminta agar TAPD merubah skema tentang sistem manajemen perencanaan dan penganggaran. Skema ini harus sesuai dengan kebutuhan OPD, bukan hanya sesuai keinginan dari TAPD.
Mugianto juga menambahkan, manageman penganggaran harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan rwncana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja (Renja) masing masing OPD. Artinya, sistem penganggaran harus ada landasan yang wajib dijaga konsistensinya.
Views: 99
