TRENGGALEK, bioztv.id – Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) meminta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Lindung Karst Trenggalek memperluas cakupan perlindungan.
ART menilai regulasi tersebut tidak cukup hanya mengatur perlindungan bentang geologi. Pemerintah daerah juga perlu menjamin kelestarian ekosistem, flora, fauna, dan ruang hidup masyarakat sekitar.
Perwakilan ART, Suripto, menyampaikan sejumlah catatan dalam diskusi di DPRD Trenggalek, Kamis (19/11/2026). Ia menyoroti perbedaan pendekatan perlindungan karst dari perspektif geologi dan ekosistem.
“Jadi kalau di KLHK karst itu adalah sebagai sebuah ekosistem. Artinya sebagai sebuah ekosistem tidak terpadu pada kawasan geologinya. Sementara ESDM melihat karst itu hanya aspek geologinya,” jelas Suripto.
ART Usulkan Keadilan Ekologi dan Antargenerasi
Selain memperluas cakupan perlindungan, ART mengusulkan penambahan dua asas dalam naskah akademik Raperda. Kedua asas tersebut meliputi keadilan ekologi dan keadilan antargenerasi.
Usulan itu bertujuan memastikan regulasi tidak hanya berorientasi pada perlindungan kawasan secara fisik. Kebijakan juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang.
Suripto mengingatkan agar penambahan asas tidak sekadar menjadi narasi dalam naskah akademik. Penyusun Raperda harus menerjemahkannya menjadi ketentuan teknis yang mengikat.
“Sehingga dari asas ini bukan hanya menjadi paparan-paparan yang bersifat naratif, tetapi harus mampu diterjemahkan menjadi pasal-pasal yang lebih teknis dan operasional,” pungkas Suripto.
Perda Diminta Mengisi Kekosongan Pengaturan
ART juga menyoroti pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) menjadi kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Karena itu, Raperda perlu mengatur aspek yang menjadi kewenangan daerah tanpa mengambil alih kewenangan pemerintah pusat. ART mendorong pemerintah daerah memusatkan pengaturan pada perlindungan ekosistem karst.
Suripto menilai regulasi daerah dapat mengisi kekosongan pengaturan terkait perlindungan ekosistem. Dengan begitu, perlindungan karst tidak hanya berorientasi pada aspek geologi.
“Maka Perda ini adalah ingin mengisi terhadap kekosongan hukum yang akan diatur di sini, sebenarnya kawasan lindung ekosistemnya yang harus diatur,” paparnya.
ART Soroti Keterbukaan Pembahasan Raperda
Selain substansi regulasi, ART mempertanyakan keterbukaan proses pembahasan Raperda. Organisasi tersebut mengaku baru menerima draf naskah akademik pada malam sebelum diskusi berlangsung.
Kondisi itu membuat masyarakat sipil memiliki waktu terbatas untuk mempelajari dan mengkaji materi regulasi. Padahal, masukan publik diperlukan agar penyusunan aturan mempertimbangkan berbagai kepentingan.
ART meminta DPRD Trenggalek membuka ruang partisipasi lebih luas. Masyarakat perlu mendapat waktu memadai untuk mempelajari draf dan menyampaikan masukan sebelum pembahasan berlanjut.
Dengan keterlibatan publik yang lebih bermakna, Raperda diharapkan mampu melindungi kawasan karst secara menyeluruh. Perlindungan tersebut mencakup bentang geologi, ekosistem, serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan sekitarnya.(CIA)
Views: 7

















