TRENGGALEK, bioztv.id — Pemerintah Kabupaten Trenggalek menghadapi tekanan fiskal dalam menyusun APBD 2027. Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat membuat proyeksi anggaran daerah turun hingga Rp160 miliar.
Kondisi tersebut mendorong DPRD dan Pemkab Trenggalek merombak strategi belanja. Pemerintah daerah harus menghemat pengeluaran agar pembangunan infrastruktur, terutama jalan, tetap berjalan.
DPRD Trenggalek mengungkap kondisi tersebut setelah bersama Pemkab menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 dalam rapat paripurna.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengatakan proyeksi belanja daerah 2027 berada di kisaran Rp1,767 triliun. Angka tersebut turun sekitar Rp160 miliar dibandingkan postur APBD 2026.
“Kalkulasi anggaran sementara ini mencatatkan penurunan sekitar Rp150 miliar hingga Rp160 miliar. Pengurangan alokasi dana transfer dari pusat menjadi pemicu utamanya,” ujar Doding.
Sementara itu, Pemkab Trenggalek menargetkan pendapatan daerah 2027 sebesar Rp1,750 triliun. Perbedaan antara pendapatan dan belanja tersebut menimbulkan defisit sekitar Rp16 miliar.
Pemerintah daerah akan menutup defisit tersebut menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
“Penghitungan ini memang belum final. Kami masih sangat berharap ada suntikan anggaran tambahan dari pemerintah pusat,” harap Doding.
Pangkas Laptop dan Mobil Dinas
Tekanan fiskal membuat DPRD meminta Pemkab Trenggalek memperketat belanja operasional. Pemerintah daerah akan mengurangi pengadaan barang yang tidak mendesak, termasuk laptop dan kendaraan dinas.
DPRD kemudian mengarahkan hasil penghematan tersebut untuk menjaga porsi belanja infrastruktur.
“Kami menekan belanja operasional. Pos pengadaan laptop dan kendaraan kita alihkan seluruhnya untuk menyokong belanja infrastruktur agar mampu menyentuh angka 27 persen,” tegas Doding.
Langkah tersebut bertujuan menjaga pembangunan fisik agar tidak ikut tergerus akibat penurunan transfer pusat dan pendapatan daerah.
Belanja Pegawai Diperketat, Sisa Anggaran OPD Dipangkas
DPRD juga menyoroti pengelolaan belanja pegawai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Doding, pemerintah daerah selama ini masih menyisakan anggaran belanja pegawai dalam jumlah besar pada akhir tahun. Kondisi tersebut membuat sebagian anggaran tidak terserap secara optimal.
Karena itu, Pemkab kini menghitung kebutuhan belanja pegawai secara lebih presisi.
“Dahulu, sisa belanja pegawai di OPD pada akhir tahun bisa menumpuk hingga Rp100 miliar. Sekarang kami buat perhitungannya sangat presisi, cadangannya kami pangkas hingga tersisa setengah persen saja,” ungkapnya.
DPRD berharap pemerintah dapat menjaga porsi belanja pegawai di kisaran 40 persen dari total APBD.
“Uang yang kita anggarkan wajib habis untuk belanja pegawai di akhir tahun tanpa menyisakan margin besar yang tak terpakai,” tambah Doding.
Utang Daerah Turun, Dana Pilkada 2029 Mulai Dicicil
Di tengah tekanan fiskal, Pemkab Trenggalek mendapat ruang dari penurunan kewajiban utang daerah.
Pada 2027, pemerintah daerah memperkirakan cicilan utang hanya sekitar Rp11 miliar. Angka tersebut turun jauh dibandingkan kewajiban tahun 2026 yang mencapai Rp57 miliar.
Namun, APBD 2027 juga harus mengalokasikan dana cadangan untuk kebutuhan Pilkada 2029.
“Tahun 2027 kita sudah harus mulai menyisihkan dana cadangan Pilkada sebesar Rp20 miliar,” jelas Doding.
Kondisi fiskal tersebut membuat Pemkab Trenggalek harus semakin selektif menentukan prioritas. DPRD mendorong pemerintah mengurangi belanja yang tidak mendesak dan mengarahkan ruang fiskal untuk kebutuhan yang langsung menyentuh masyarakat.
Pemerintah daerah kini menghadapi tantangan besar dalam menyusun APBD 2027. Transfer pusat turun, sementara kebutuhan pembangunan tetap tinggi. Karena itu, efisiensi belanja menjadi kunci agar pelayanan publik dan pembangunan jalan tetap berjalan.(CIA)
Views: 6
