TRENGGALEK, bioztv.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek mendesak instansi terkait memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan itu muncul setelah 549 penerima manfaat melaporkan gangguan kesehatan di sejumlah titik distribusi.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menegaskan pemerintah daerah harus menempatkan keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak, sebagai prioritas utama.
Doding menyampaikan pernyataan tersebut usai menggelar rapat paripurna di kantor DPRD Trenggalek.
“Hal paling utama yang wajib kita jaga adalah keselamatan anak-anak kita,” tegas Doding.
Karena itu, Doding meminta tim pengawas tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi.
“Petugas harus memperketat pengawasan di lapangan. Kami berharap insiden seperti ini menjadi kejadian yang terakhir di Trenggalek,” lanjutnya.
549 Orang Mengeluh di Tiga Titik Distribusi
Data Satgas MBG menunjukkan keluhan kesehatan muncul setelah penerima manfaat menyantap makanan dari Dapur SPPG Tamanan Trenggalek Yayasan Petuk Tadah Lillah Billah.
Sebaran keluhan mencakup tiga titik utama.
- SMPN 1 Trenggalek: 493 orang, terdiri dari 474 siswa dan 19 guru.
- SDI Luqman Al Hakim: 30 orang, terdiri dari 20 siswa dan 10 tenaga pendidik.
- Posyandu Kelurahan Tamanan: 26 orang, terdiri dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, kader kesehatan, dan warga umum.
Secara keseluruhan, 549 penerima manfaat melaporkan gejala gangguan kesehatan.
DPRD Ingatkan Sertifikat Sanitasi Bukan Jaminan Mutlak
Doding mengakui sertifikasi dan penerapan standar keamanan pangan penting bagi operasional MBG.
Namun, ia menilai dokumen administrasi tidak cukup untuk menjamin keamanan makanan tanpa pengawasan langsung di lapangan.
“Memegang sertifikat memang menjadi bagian dari langkah pencegahan, tetapi kelengkapan berkas itu tidak menjamin keamanan secara mutlak,” jelas Doding.
Menurutnya, kelalaian kecil dalam satu tahapan pengolahan makanan dapat menimbulkan dampak besar bagi penerima manfaat.
“Jika salah satu pihak lalai dalam proses pengolahan, kasus seperti ini pasti bisa terulang kembali,” ujarnya.
Karena itu, DPRD meminta seluruh pemangku kepentingan mengevaluasi alur produksi hingga distribusi MBG secara menyeluruh.
Hasil Uji Laboratorium BBLK Surabaya Jadi Penentu
Meski jumlah penerima manfaat yang mengeluhkan mual dan diare cukup besar, DPRD Trenggalek tidak ingin terburu-buru menyimpulkan penyebabnya.
Doding memilih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya.
“Untuk membongkar penyebab sebenarnya, kita wajib menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu,” tuturnya.
Menurut Doding, hasil laboratorium akan memberi dasar objektif bagi Pemkab Trenggalek untuk menentukan langkah berikutnya.
“Hasil laboratorium akan mengungkap faktor pemicunya secara ilmiah sekaligus menjadi bahan evaluasi total,” jelasnya.
DPRD Belum Panggil Pengelola SPPG
DPRD Trenggalek juga belum menjadwalkan pemanggilan pengelola SPPG Tamanan.
Doding mengatakan pihaknya masih memantau langkah Badan Gizi Nasional (BGN) dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
“Kami belum menyusun jadwal pemanggilan pengelola SPPG. Kita lihat dahulu bagaimana hasil laboratorium dan bentuk penanganan dari BGN,” terangnya.
Ia menilai Satgas MBG Trenggalek memiliki peran penting dalam mengoordinasikan seluruh instansi untuk menangani persoalan tersebut.
“Tim Satgas MBG yang nantinya akan mengeksekusi langkah-langkah koordinasi untuk menuntaskan masalah ini,” pungkas Doding.(CIA)
Views: 11
