TRENGGALEK, bioztv.id – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Trenggalek langsung menyedot perhatian publik. Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Trenggalek membawa replika kepala babi bertaring tajam dan panjang ke dalam ruang rapat, lalu memicu tanda tanya besar mengenai pesan di balik aksi teatrikal tersebut.
Ketua PMII Trenggalek, Beni Kusuma Wadani, menjelaskan alasan di balik aksi yang memantik perdebatan luas itu. Ia menegaskan bahwa PMII membawa replika tersebut sebagai simbol kecurigaan terhadap transparansi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
PMII Kecurigai Isu “Jatah Dapur” MBG
Beni mengungkap bahwa sikap kritis PMII berangkat dari pernyataan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, pada awal 2026. Ia menilai pernyataan itu membuka ruang pertanyaan besar tentang keterlibatan partai politik dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Beni, pernyataan tersebut memicu kecurigaan publik terkait transparansi pelaksanaan program di lapangan.
“Kami menyoroti pernyataan Bu Nanik S. Deyang yang menyebut setiap partai politik memiliki keterkaitan dengan dapur SPPG. Dari situ kami mempertanyakan apakah praktik serupa juga terjadi di Trenggalek,” ujar Beni Kusuma Wadani, Senin (22/6/2026).
Ia menegaskan PMII memilih simbol kepala babi sebagai representasi visual dari rasa curiga publik sekaligus dorongan agar pemerintah daerah lebih terbuka dalam pengawasan MBG.
PMII Desak Forum Pengawasan Independen
PMII kemudian mendesak DPRD dan pemerintah daerah membentuk forum pengawasan independen yang melibatkan masyarakat sipil. Mereka menilai pengawasan tidak boleh berhenti di ruang birokrasi semata.
Beni juga meminta penyusun kebijakan merancang mekanisme teknis forum tersebut secara rinci, termasuk sistem sampling penerima manfaat di sekolah-sekolah.
“Kami akan melanjutkan komunikasi dengan DPRD untuk mematangkan konsep forum pengawasan ini, termasuk teknis sampling di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan data,” jelasnya.
PMII Kritik Kinerja OPD
PMII juga mengkritik kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mereka nilai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan program MBG. Beni menilai terdapat kesenjangan antara aturan pusat dan implementasi di daerah.
“Kami melihat komitmen OPD masih lemah dalam menjalankan pengawasan di lapangan,” tegasnya.
Meski demikian, PMII tetap mengapresiasi forum RDP yang membuka ruang dialog antara mahasiswa, DPRD, dan pihak terkait.
PMII Sikapi Aksi Tandingan Secara Dingin
Menanggapi aksi tandingan di luar gedung dewan yang mendukung keberlanjutan MBG, PMII menyikapinya sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, mereka tetap menekankan pentingnya evaluasi total program.
“Kami menghormati perbedaan pandangan itu. Namun fokus kami tetap pada penguatan sistem pengawasan MBG,” kata Beni.
Siapkan Kajian Hukum MBG
PMII memastikan akan melanjutkan agenda kritik dengan membahas aspek hukum dan regulasi teknis pengawasan MBG bersama DPRD Trenggalek.
Mereka berharap pembahasan lanjutan itu menghasilkan kesepakatan konkret terkait penguatan peran masyarakat sipil dalam pengawasan program nasional tersebut.
Dengan munculnya simbol kepala babi dalam aksi tersebut, sorotan publik terhadap tata kelola MBG di Trenggalek semakin menguat dan memasuki fase pengawasan yang lebih ketat serta terbuka.(CIA)
Views: 11
