TRENGGALEK, bioztv.id — Banyak wali murid mengira anak-anak yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat tetap menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) seperti siswa sekolah reguler. Namun pemerintah justru menerapkan kebijakan berbeda. Pemerintah tidak menyalurkan dana PIP kepada siswa Sekolah Rakyat karena negara sudah menanggung seluruh kebutuhan pendidikan dan kehidupan mereka secara langsung.
Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh peserta didik di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 50 Trenggalek yang saat ini masih menjaring siswa baru untuk tahun ajaran 2026.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Trenggalek, Soelung Prasetyo Raharjeng Sidjoe, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat mengusung konsep yang berbeda dari sekolah umum.
Jika sekolah reguler memanfaatkan dana PIP sebagai bantuan penunjang kebutuhan pendidikan siswa, maka kementerian langsung memenuhi seluruh kebutuhan peserta didik Sekolah Rakyat melalui berbagai fasilitas yang disediakan negara.
“Siswa Sekolah Rakyat memang tidak menerima bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP. Kementerian sudah menanggung seluruh biaya pendidikan, kebutuhan hidup sehari-hari, fasilitas belajar, hingga seluruh kebutuhan mereka selama tinggal di asrama,” ujar Soelung Prasetyo.
Tak Cuma Sekolah Gratis, Kemensos Dorong Ekonomi Keluarga
Soelung menjelaskan, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan siswa selama menempuh pendidikan. Kementerian Sosial juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi yang menyasar orang tua dan keluarga peserta didik agar kondisi ekonomi mereka ikut meningkat.
Melalui skema tersebut, Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Selain menjamin seluruh kebutuhan anak selama tinggal di asrama, Kementerian Sosial juga menjalankan program pemenuhan hidup layak dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga siswa,” jelasnya.
Skema itu memungkinkan siswa fokus belajar dan mengembangkan prestasi tanpa terbebani persoalan biaya pendidikan maupun kondisi ekonomi keluarga.
Dinsos Jemput Bola Cari Calon Siswa dari Keluarga Rentan
Sekolah Rakyat juga menerapkan mekanisme penerimaan siswa yang berbeda dari sekolah reguler. Alih-alih membuka pendaftaran secara umum, pemerintah menjalankan sistem jemput bola.
Kementerian Sosial terlebih dahulu mengirimkan data calon siswa berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut memprioritaskan keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat paling rentan secara ekonomi.
Setelah menerima data tersebut, tim Dinas Sosial bersama pendamping sosial langsung turun ke lapangan untuk memverifikasi kondisi calon siswa.
“Kementerian mengirimkan daftar calon siswa dari kelompok desil 1 dan desil 2. Setelah itu, pendamping sosial, petugas Dinas Sosial, dan TKSK turun langsung ke rumah calon siswa untuk melakukan verifikasi,” terang Soelung.
Kecamatan Gandusari Sumbang Calon Siswa Terbanyak
Setelah menyelesaikan verifikasi lapangan, tim memasukkan nama calon siswa yang memenuhi syarat ke aplikasi SETARA, platform khusus penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat.
Hingga saat ini, Kecamatan Gandusari menjadi wilayah yang menyumbang jumlah calon siswa terbanyak dalam program tersebut.
Meski demikian, Soelung memastikan program ini tetap menjangkau hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
“Kalau melihat data sementara, calon siswa terbanyak memang berasal dari Kecamatan Gandusari. Namun secara umum, peserta didik berasal dari berbagai kecamatan di Trenggalek,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat Jadi Instrumen Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah menjadikan Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Melalui sistem pendidikan berasrama, fasilitas lengkap, jaminan kebutuhan hidup, serta program pemberdayaan ekonomi keluarga, pemerintah berharap Sekolah Rakyat mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mengangkat kesejahteraan keluarga peserta didik.
Karena itu, meski siswa Sekolah Rakyat tidak menerima dana PIP secara langsung, mereka memperoleh dukungan yang jauh lebih lengkap melalui berbagai fasilitas dan program yang disediakan negara.(CIA)
Views: 6
