TRENGGALEK, bioztv.id – Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Doding Rahmadi, menuntut kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tidak hanya berkutat pada aktivitas kampus. Ia meminta para aktivis mahasiswa berani tampil di garda terdepan untuk mengontrol kebijakan pemerintah sekaligus menyuarakan aspirasi rakyat secara lantang.
Doding menyampaikan pesan tersebut saat menghadiri pelantikan Pengurus Cabang (PC) PMII Trenggalek masa khidmat 2026-2027 di Gedung NU Trenggalek, Minggu (24/5/2026).
Dalam prosesi itu, Beni Kusuma Wardani bersama jajaran pengurus resmi mengemban amanah memimpin PC PMII Trenggalek.
Dorong PMII Konsisten Kawal Hak dan Aspirasi Rakyat
Doding berharap kepengurusan baru PMII mampu memperkuat peran mahasiswa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia juga meminta PMII konsisten mengawal jalannya pemerintahan daerah.
“Kami mengucapkan selamat kepada sahabat Beni dan seluruh pengurus PC PMII Kabupaten Trenggalek yang baru saja dilantik. Kami berharap PMII ke depan semakin maksimal memperjuangkan hak-hak masyarakat dan kaum alit,” ujar Doding.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai mahasiswa memegang posisi strategis dalam demokrasi karena mereka menjalankan peran alami sebagai agen perubahan sosial dan politik (agent of change).
Menurutnya, mahasiswa selama ini terus mengkritisi berbagai regulasi dan kebijakan birokrasi yang belum berpihak kepada masyarakat luas.
“Mahasiswa adalah motor perubahan. Mulai dari perubahan pemikiran, perubahan paradigma, hingga perubahan aturan-aturan yang tidak memihak rakyat,” tegasnya.
DPRD Trenggalek Terbuka terhadap Kritik
Di hadapan ratusan kader PMII, Doding memastikan DPRD Trenggalek membuka ruang seluas-luasnya untuk menerima kritik, saran, dan masukan dari mahasiswa maupun masyarakat umum. Ia juga membantah anggapan bahwa legislatif dan eksekutif anti terhadap suara kritis.
“Kami di DPRD Kabupaten Trenggalek membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima masukan dari rekan-rekan mahasiswa. Semua ini demi membangun sistem pemerintahan yang lebih baik,” jelas Doding.
Bagi Doding, kritik menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi selama masyarakat menyampaikannya secara santun dan tetap berada dalam koridor hukum.
“Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki kebebasan bersuara. Yang paling penting, kita harus tetap bergerak sesuai koridor hukum yang berlaku, karena hukum adalah panglima tertinggi kita,” katanya.
Kontrol Mahasiswa Demi Kebijakan Tepat Sasaran
Doding menilai gerakan kontrol sosial dari mahasiswa sangat penting agar kebijakan pemerintah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, tanpa kritik dan pengawasan publik, para pengambil kebijakan berpotensi kehilangan arah saat menentukan keputusan strategis.
“Kalau tidak ada pihak yang mengingatkan dan mengontrol jalannya pemerintahan, konsep pembangunan yang pemerintah buat belum tentu sinkron dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Karena itu, ia menantang PMII Trenggalek untuk terus aktif mengawal kebijakan publik dan memberikan masukan konstruktif demi kemajuan Kabupaten Trenggalek.
“Bagaimanapun juga, rakyat yang akan merasakan hasil akhir dari setiap kebijakan daerah. Maka seluruh program pembangunan harus benar-benar berjalan maksimal untuk kemakmuran masyarakat,” pungkas Doding.(CIA)
Views: 35
