TRENGGALEK, bioztv.id – Aliansi Masyarakat Pule Manunggal (ALMAS PUMA) terus mendesak Pemerintah Kabupaten Trenggalek agar segera mencopot atau memindahtugaskan Camat Pule, Dwi Ratna Widyawati. Warga menilai kepemimpinan camat memicu berbagai polemik yang meresahkan masyarakat Kecamatan Pule.
Awalnya, warga berencana menggelar aksi demonstrasi di Pendopo dan Gedung DPRD Trenggalek pada 6 Mei 2026. Namun, Pemkab Trenggalek membuka ruang dialog melalui musyawarah di Kantor Kecamatan Pule sehingga warga membatalkan aksi tersebut.
Koordinator Lapangan ALMAS PUMA, Agus Trianta, menegaskan masyarakat hanya membawa satu tuntutan utama dalam forum tersebut.
“Tujuan utama kami sudah jelas, kami meminta pemerintah segera memindahtugaskan beliau dari Kecamatan Pule,” tegas Agus.
Pemkab Terima Tuntutan Pemindahan Camat Pule
Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengakui telah menerima tuntutan warga terkait pemindahtugasan Camat Pule. Sekretaris Daerah Trenggalek, Edy Soepriyanto, mengatakan Pemkab mendengar langsung aspirasi masyarakat dalam forum dialog bersama sejumlah pihak.
“Tuntutannya agar Bupati memindah tugaskan Camat Pule. Kami, pemerintah daerah akan mengevaluasi polemic dan tuntutan ini,” ujar Edy.
Kepala Desa Ikut Bersuara
Agus menegaskan gerakan tersebut lahir dari keresahan banyak pihak, bukan hanya segelintir warga. Menurutnya, kepala desa, perangkat desa, hingga tokoh masyarakat sama-sama merasa tidak nyaman dengan situasi di Kecamatan Pule.
Dalam musyawarah itu, sembilan dari sepuluh kepala desa di Kecamatan Pule hadir bersama puluhan warga.
“Sekitar 60 sampai 80 orang hadir dalam pertemuan itu. Ada kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat yang merasa resah,” katanya.
Warga Soroti Polemik Lampu UMKM dan Dugaan Arogansi
ALMAS PUMA juga menyoroti dugaan sikap camat yang dinilai tidak mendukung inisiatif warga dalam mengembangkan ekonomi lokal.
Agus menceritakan seorang warga bernama Manto memasang lampu penerangan di depan kantor kecamatan menggunakan dana pribadi untuk mendukung aktivitas UMKM dan angkringan malam di Pule. Namun, menurut Agus, pihak kecamatan justru mempermasalahkan langkah tersebut.
“Pak Manto memasang lampu dengan biaya sendiri agar ekonomi malam di Pule hidup, tapi malah dianggap bermasalah,” ungkap Agus.
Ia juga menyebut ketegangan antara warga dan camat sempat memanas hingga hampir memicu bentrok fisik.
“Pernah terjadi emosi tinggi dan hampir terjadi perkelahian antara camat dan warga,” tambahnya.
Dugaan Skandal Dana Pajak PBB Rp188 Juta
Selain persoalan sosial, ALMAS PUMA menyoroti dugaan penahanan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) desa senilai sekitar Rp188 juta. Agus menduga pihak kecamatan sempat meminjam dana setoran pajak dari sejumlah desa sehingga penyetorannya ke pemerintah daerah terlambat.
Akibat kondisi itu, petugas pemungut pajak desa terus menerima tagihan setoran dari pemerintah daerah.
“Petugas sampai stres karena pemerintah daerah terus menagih, sementara uangnya tertahan di kecamatan,” ujarnya.
Agus menjelaskan jatuh tempo penyetoran pajak berlangsung pada September 2025, namun pihak kecamatan baru mengembalikan dana tersebut sekitar Maret 2026.
Menurut Agus, lembaga swadaya masyarakat juga telah melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.
Camat Tidak Ngantor
Meski membatalkan aksi demonstrasi, ALMAS PUMA tetap mengapresiasi langkah cepat Pemkab Trenggalek melalui Sekda, BKPSDM, dan Inspektorat yang langsung memfasilitasi dialog.
Dalam hasil musyawarah, peserta forum meminta Camat Pule untuk sementara waktu tidak berkantor di Kecamatan Pule guna meredam situasi masyarakat.
“Informasi yang kami terima, proses pemindahtugasan sudah masuk ke sistem i-Mood BKN. Saat ini beliau juga diminta tidak berkantor dulu di Pule,” imbuh Agus.
Warga Janji Kawal Sampai Tuntas
ALMAS PUMA memastikan akan terus mengawal proses tersebut hingga pemerintah benar-benar mengambil keputusan resmi terkait mutasi Camat Pule.
“Kami akan kawal sampai benar-benar dipindah. Warga Pule ingin suasana pemerintahan kembali kondusif,” pungkas Agus..(CIA)
Views: 69
