TRENGGALEK, bioztv.id – Besarnya anggaran pendidikan nasional belum mampu menjamin pemerataan akses dan kualitas. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menilai sistem pendidikan Indonesia menyimpan “krisis tersembunyi” yang selama ini tertutup klaim keberhasilan.
Ketua DPP GMNI Bidang Pendidikan, Mohammad Sodiq Fauzi, menyatakan jutaan anak Indonesia masih kesulitan mengakses pendidikan meski pemerintah terus menaikkan anggaran setiap tahun.
“Angka anak tidak sekolah masih berada di kisaran 3,7 hingga 4 juta anak, atau sekitar 7–8 persen dari usia sekolah. Ini menunjukkan ketimpangan akses masih sangat nyata,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Anggaran Naik, Kualitas Belum Terdongkrak
Sodiq menjelaskan pemerintah meningkatkan alokasi pendidikan dalam APBN dari Rp724,3 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp757,8 triliun. Namun, ia menilai komposisi anggaran belum menyasar persoalan mendasar.
Menurutnya, pemerintah menggunakan sekitar setengah anggaran untuk belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan, sehingga tidak berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan.
“Anggaran besar belum diikuti peningkatan kualitas. Kebutuhan mendesak seperti peningkatan kompetensi guru, pemerataan fasilitas, dan inovasi pembelajaran justru belum menjadi prioritas,” tegasnya.
Sistem Terfragmentasi, Kebijakan Tidak Sinkron
DPP GMNI menilai pemerintah belum mampu mengintegrasikan tata kelola pendidikan secara menyeluruh. Sodiq menegaskan kebijakan pusat dan daerah kerap tumpang tindih sehingga sistem berjalan tidak efektif.
“Kita melihat sistem pendidikan berjalan seperti fragmen yang terpisah, bukan satu kesatuan utuh. Kondisi ini membuat kebijakan sering tidak tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan struktural dalam pengelolaan pendidikan nasional.
Akses dan Kualitas Masih Jadi PR Besar
Sodiq juga menyoroti rendahnya kualitas pendidikan. Ia merujuk hasil studi internasional Programme for International Student Assessment (PISA) yang menunjukkan capaian literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara anggota OECD.
Di sisi lain, ia menilai ketimpangan wilayah masih sangat mencolok. Ia menemukan banyak sekolah di daerah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara mengalami kerusakan, kekurangan guru, hingga kegiatan belajar yang tidak berjalan optimal.
“Masih ada siswa yang harus berjalan jauh melewati medan berbahaya hanya untuk sekolah. Ini menunjukkan akses dasar saja belum terpenuhi,” ungkapnya.
Bantuan Pendidikan Belum Tepat Sasaran
Sodiq mengkritik pelaksanaan program bantuan seperti BOS yang dinilai belum efektif. Ia menyebut distribusi bantuan sering terhambat birokrasi dan tidak tepat sasaran.
Ia juga menyoroti praktik penyalahgunaan anggaran serta proyek infrastruktur pendidikan yang mangkrak di sejumlah daerah.
“Pemenuhan angka 20 persen anggaran pendidikan bukan jaminan keadilan. Tanpa reformasi sistem, yang terjadi hanya stagnasi yang dibungkus narasi keberhasilan,” ujarnya.
Dorong Reformasi Sistem Pendidikan
DPP GMNI mendorong pemerintah segera melakukan reformasi sistem pendidikan, salah satunya melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Alokasi 20 persen APBN adalah fondasi. Tapi tanpa reformasi melalui RUU Sisdiknas, komitmen itu berisiko tidak efektif,” tegas Sodiq.
Ia menutup dengan penegasan bahwa kondisi pendidikan saat ini harus menjadi refleksi bersama.
“Selama jutaan anak masih berada di luar sistem, kualitas belum meningkat, dan anggaran besar belum berdampak nyata, kita harus berani mengakui: sistem ini belum berhasil,” pungkasnya.(CIA)
Views: 15
