JAKARTA, bioztv.id – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmen kuatnya terhadap masyarakat kecil dengan mengadakan rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (7/1). Fokus utama rapat adalah percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan penguatan kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan dan permukiman.
Dalam keterangannya usai rapat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memaparkan capaian signifikan pemerintah sejak Oktober 2024. Dalam tiga bulan terakhir, kementeriannya telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah.
“Target kami adalah memaksimalkan pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan kasus korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang,” ujar Maruarar.
Ia juga menjelaskan langkah pemerintah untuk memastikan keadilan dalam skema kepemilikan rumah. Saat ini pemerintah sedang merancang skema legal yang memberikan kepastian hukum sekaligus berkeadilan bagi MBR, terutama mereka yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta.
“Arahan Presiden sangat jelas, ini untuk rakyat kecil,” tegasnya.
Perhatian Khusus untuk Pekerja Sektor Informal
Presiden Prabowo turut memberikan perhatian besar kepada pekerja sektor informal seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur. Selama ini, kelompok ini kerap terpinggirkan dalam akses kepemilikan rumah akibat ketiadaan penghasilan tetap.
“Keadilan itu tidak hanya untuk mereka yang punya gaji tetap, tetapi juga untuk yang tidak memiliki gaji formal. Sektor informal adalah tulang punggung ekonomi kita, dan perhatian beliau sangat besar pada kelompok ini,” kata Maruarar.
Kebijakan Pro Rakyat yang Membebaskan Biaya
Dalam 90 hari pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo menginstruksikan implementasi kebijakan revolusioner. Beberapa kebijakan tersebut meliputi:
- Penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) menjadi 0 persen
- Bentuk Bangunan Gedung (BBG) tanpa biaya alias 0 persen
- Penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar
“Kebijakan ini menjadikan banyak hal yang tadinya harus dibayar, kini gratis untuk rakyat kecil. Ini adalah kebijakan pro rakyat yang akan kami jalankan sepenuhnya,” ujar Maruarar dengan penuh optimisme.
Penyederhanaan Perizinan hingga Hitungan Jam
Tidak hanya soal biaya, pemerintah juga memangkas birokrasi untuk mempercepat pembangunan perumahan. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya memakan waktu hingga 45 hari, kini dapat diselesaikan hanya dalam 10 hari. Bahkan di Tangerang, proses ini hanya memerlukan waktu 4 jam.
“Arahan Presiden sangat jelas: rakyat harus mendapatkan pelayanan yang cepat dan efisien. Jika sesuatu bisa dipermurah, kita permurah. Jika bisa digratiskan, kita gratiskan,” tegas Maruarar.
Daya Tarik Investasi Asing yang Meningkat
Tidak hanya fokus pada rakyat kecil, pemerintahan Prabowo juga memanfaatkan diplomasi untuk menarik minat investor asing. Kepercayaan internasional terhadap Indonesia disebut terus meningkat berkat kepemimpinan Presiden Prabowo yang proaktif.
“Kita harus menyiapkan tim yang solid. Begitu investor datang, semuanya sudah jelas: legalitasnya, lokasi proyek, hingga hak dan kewajiban. Ini akan memperkuat ekonomi nasional dan memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan berkualitas,” kata Maruarar.
Komitmen yang Terbukti
Langkah pemerintah ini menunjukkan transformasi nyata dalam kebijakan perumahan, mencerminkan visi Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia yang lebih adil. Dengan keberpihakan pada masyarakat kecil dan efisiensi dalam birokrasi, Presiden Prabowo tidak hanya membangun rumah, tetapi juga harapan bagi jutaan rakyat Indonesia.
“Presiden selalu menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan kebijakan-kebijakan ini, kami yakin Indonesia akan menjadi negara yang semakin sejahtera,” tutup Maruarar dengan penuh keyakinan.(DAN)
Views: 1
