Akademisi Ungkap Full Day School Tak Cocok diterapkan di Desa dan Pegunungan Trenggalek

oleh
oleh

TRENGGALEK, bioztv.id – Wacana penerapan full day school atau lima hari sekolah di Kabupaten Trenggalek mendapat catatan kritis dari kalangan akademisi. Kebijakan tersebut dinilai tidak bisa diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan geografis setiap wilayah.

Akademisi Trenggalek, Haris Yudhianto, mengingatkan penerapan lima hari sekolah berpotensi mengganggu aktivitas keagamaan anak di madrasah diniyah (Madin). Kebijakan itu juga perlu mempertimbangkan tradisi dan aktivitas keluarga di pedesaan.

Berpotensi Mengganggu Jadwal Mengaji dan Aktivitas Anak Desa

Haris menjelaskan, pemerintah telah mengatur penerapan lima hari sekolah melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017. Kebijakan tersebut memberikan pilihan pengaturan hari sekolah, bukan kewajiban bagi seluruh daerah.

Menurutnya, karakteristik masyarakat pedesaan di Trenggalek berbeda dengan kawasan perkotaan. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pola kehidupan masyarakat sebelum menerapkan perubahan jadwal belajar.

Banyak anak usia SD hingga SMP mengikuti kegiatan mengaji di Madin pada sore hari. Jika sekolah memperpanjang waktu belajar, anak-anak berisiko kelelahan atau kehilangan kesempatan mengikuti pendidikan keagamaan.

Selain kegiatan mengaji, sebagian anak di keluarga petani dan nelayan juga membantu pekerjaan orang tua sepulang sekolah. Aktivitas itu antara lain mencari rumput dan merawat ternak.

“Rata-rata wali murid petani dan nelayan di Trenggalek. Anak-anak SD, SMP juga membantu kegiatan orang tuanya. Ada yang ngopeni wedus, sapi, ngarit,” jelas Haris.

Klaster Wilayah dan Pertahankan Sekolah Enam Hari

Sebagai jalan tengah, Haris mengusulkan Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan berdasarkan klaster wilayah. Sekolah di kawasan perkotaan yang memiliki fasilitas dan kesiapan memadai dapat menguji coba sistem lima hari sekolah.

Namun, penerapannya harus melalui musyawarah dengan komite sekolah dan mendapat persetujuan wali murid. Sementara itu, sekolah di pedesaan dan kawasan pegunungan perlu mendapat keleluasaan mempertahankan enam hari belajar.

Menurut Haris, pendekatan tersebut lebih sesuai dengan keragaman kondisi masyarakat Trenggalek. Pemerintah tidak perlu memaksakan satu pola pendidikan untuk seluruh wilayah.

Ia juga mengingatkan potensi penolakan jika pemerintah menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan kesiapan sekolah dan masyarakat.

“Kalau sekolah enggak siap, di desa-desa diterapkan itu, ya mengakibatkan penolakan yang luar biasa,” ujarnya.

Kebijakan Harus Menyesuaikan Kondisi Lokal

Haris meminta pemerintah daerah tidak terjebak pada penyeragaman kebijakan pendidikan. Setiap keputusan perlu mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, kesiapan sekolah, serta kondisi keluarga.

Ia kembali menegaskan bahwa Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 memberikan ruang pilihan bagi sekolah dan pemerintah daerah dalam mengatur hari belajar.

“Permendikbud 23 Tahun 2017 itu membolehkan, tetapi tidak mewajibkan,” pungkas Haris.(CIA)

Views: 7