TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah desa memiliki ruang cukup luas untuk menggunakan PADes yang bersumber dari SHU KDKMP. Sebanyak 20 persen SHU Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dialokasikan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes). Pemerintah desa dapat menentukan penggunaannya sesuai kebutuhan melalui mekanisme yang berlaku.
Dinas Komunikasi, Informatika, Industri, dan Perdagangan (Diskomindag) Trenggalek menyebut alokasi tersebut tidak terikat pada satu jenis kegiatan tertentu.
Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskomindag Trenggalek, Pujianto, mengatakan pemerintah desa dapat menentukan arah penggunaan dana melalui musyawarah desa.
“Mengenai peruntukannya sebenarnya bebas. Pemerintah desa dapat mengarahkannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, program pemberdayaan, pembangunan infrastruktur fisik, dan sektor produktif lainnya,” terang Pujianto.
Belum Ada Aturan Pembatas Khusus
Pujianto menjelaskan pemerintah saat ini belum memiliki regulasi khusus yang membatasi penggunaan dana bagi hasil KDKMP tersebut.
Kondisi itu memberi ruang bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menentukan prioritas anggaran. Pemerintah desa tetap harus memasukkan penggunaannya dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Sampai saat ini memang belum ada aturan pembatas khusus. Namun kita tidak tahu apakah ke depan akan terbit petunjuk teknis baru atau tidak,” tambahnya.
Meski memiliki fleksibilitas, pemerintah desa tetap harus mengikuti mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
SHU Bergantung pada Laba Koperasi
Pemanfaatan PADes dari KDKMP juga bergantung pada kemampuan koperasi menghasilkan SHU. Koperasi harus mencatat laba dari kegiatan usahanya sebelum membentuk SHU. Jika koperasi belum menghasilkan laba, maka belum ada SHU yang dapat dialokasikan.
Skema ini membuat kinerja usaha KDKMP menjadi faktor penting dalam menentukan potensi tambahan pendapatan desa.
Karena itu, pemerintah mendorong KDKMP berjalan berdampingan dengan instrumen ekonomi desa lainnya, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“KDKMP ini dirancang sebagai wadah penguat, bukan pengganti BUMDes. Pemerintah desa diharapkan mampu mengolaborasikan berbagai sumber usaha tersebut demi memperkuat struktur fiskal desa secara mandiri,” ujar Pujianto.
PADes Diharapkan Perkuat Kemandirian Desa
Pemerintah menempatkan alokasi SHU KDKMP sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat mendukung kebutuhan pembangunan desa.
Pemerintah desa dapat mengarahkan dana tersebut untuk berbagai kebutuhan sesuai prioritas. Pilihannya mencakup pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan warga, hingga sektor produktif.
Skema tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan desa mengelola sumber pendapatannya sendiri.
“Inti dari seluruh skema ini adalah sebagai langkah nyata untuk mendorong kemandirian warga dan pemerintahan desa secara menyeluruh,” pungkas Pujianto.(CIA)
Views: 5
