TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek memastikan tidak membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026. Kebijakan ini diambil karena proporsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih melampaui batas 30 persen.
Meski pemerintah pusat menawarkan alokasi formasi CPNS kepada instansi daerah, Pemkab Trenggalek memilih tidak mengambil kesempatan tersebut. Pemerintah daerah mempertimbangkan kemampuan fiskal agar anggaran tetap sehat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Trenggalek, Heri Yulianto, mengatakan kemampuan anggaran daerah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan rekrutmen ASN.
“Untuk tahun 2026, Pemkab Trenggalek tidak mengambil tawaran formasi CPNS dari pemerintah pusat. Saat ini, proporsi belanja pegawai masih di atas 30 persen,” jelas Heri saat memberikan keterangan resmi, Senin (9/11/2026).
Belanja Pegawai Jadi Kendala Utama
Heri menjelaskan, Pemkab Trenggalek tetap tidak mengambil formasi CPNS 2026. Keputusan tersebut berlaku meski sejumlah daerah lain tengah menunggu kepastian jadwal seleksi yang bergeser ke 2027.
Pimpinan daerah juga mengarahkan kebijakan moratorium rekrutmen CPNS baru. Pemkab belum menentukan batas waktu pemberlakuan kebijakan tersebut karena masih mempertimbangkan perkembangan kemampuan keuangan daerah.
“Kebijakan pimpinan saat ini adalah melakukan moratorium terlebih dahulu. Kami belum bisa memastikan sampai kapan kebijakan tersebut berlangsung,” ungkapnya.
PPPK Bisa Ikut Seleksi CPNS, Tidak Otomatis Menjadi PNS
Terkait penataan status kepegawaian nasional, BKPSDM Trenggalek turut menjelaskan peluang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengikuti seleksi CPNS.
Berdasarkan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), PPPK tetap memiliki kesempatan mengikuti seleksi CPNS apabila pemerintah membuka formasi. Namun, mereka harus mengikuti seluruh tahapan seleksi kompetensi.
“PPPK diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS apabila ada formasi yang dibuka. Jadi, tidak otomatis langsung berubah menjadi PNS,” terang Heri.
Heri menambahkan, PPPK tidak harus mengundurkan diri terlebih dahulu untuk mendaftar seleksi CPNS.
Sementara itu, terkait penuntasan tenaga honorer, Heri memastikan Pemkab Trenggalek sudah tidak memiliki pegawai berstatus PPPK paruh waktu. Pemerintah daerah telah mengangkat seluruh pegawai yang memenuhi kualifikasi secara bertahap menjadi PPPK penuh waktu.
Sekitar 300 PNS Pensiun Setiap Tahun
Di tengah moratorium CPNS, Pemkab Trenggalek menghadapi tantangan regenerasi aparatur. Saat ini, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Trenggalek mencapai 9.813 orang.
Jumlah tersebut terdiri atas:
- 830 orang berstatus PNS.
- 983 orang berstatus PPPK, termasuk tenaga pendidik di bawah naungan Dinas Pendidikan.
Meski memiliki ribuan ASN, Pemkab Trenggalek tetap menghadapi potensi kekurangan tenaga akibat pegawai memasuki masa pensiun.
Setiap tahun, sekitar 300 PNS memasuki Batas Usia Pensiun (BUP). Kondisi ini berpotensi mengurangi jumlah aparatur di sejumlah perangkat daerah.
“Setiap tahun kurang lebih 300 PNS kami memasuki batas usia pensiun. Jika tidak diimbangi pengisian ASN baru, kami khawatir sejumlah perangkat daerah kekurangan tenaga,” ujar Heri.
Kekurangan personel tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik. Terutama pada perangkat daerah yang langsung melayani kebutuhan masyarakat.
Berharap Ada Pengalihan Beban Pembiayaan ke Pusat
Pemkab Trenggalek berharap pemerintah pusat mengubah kebijakan pembiayaan belanja pegawai. Salah satu opsi yang menjadi perhatian adalah pengalihan komponen penggajian PPPK sektor pendidikan atau bidang lainnya ke anggaran pusat.
Jika kebijakan tersebut terealisasi, beban belanja pegawai dalam APBD daerah berpeluang berkurang.
Pemkab Trenggalek berharap penurunan beban fiskal bisa menekan rasio belanja pegawai hingga di bawah 30 persen. Kondisi tersebut diharapkan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk kembali merekrut CPNS.
“Langkah itu sekaligus menjadi upaya menjaga ketersediaan aparatur, keberlangsungan roda pemerintahan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Heri.(CIA)
Views: 22
