TRENGGALEK, bioztv.id – Ombudsman Republik Indonesia meminta Pemerintah Kabupaten Trenggalek menjaga investasi negara di Sekolah Rakyat Trenggalek (SRT 1). Pemerintah daerah perlu memastikan pembangunan fasilitas pendidikan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh siswa.
Anggota Ombudsman RI, Prof. Dr. Radian Syam, menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung penyelenggaraan pelayanan pendidikan di SRT 1. Ia mengapresiasi kehadiran Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah atau belum mengenyam pendidikan.
Namun, Radian mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pengelola juga perlu menjaga kualitas pelayanan dan memastikan fasilitas yang dibiayai negara berfungsi sesuai peruntukannya.
“Ombudsman ini hadir untuk mendorong jangan sampai kemudian ada pelayanan publik yang tidak baik,” ujar Radian saat memberikan keterangan di lokasi.
Investasi Negara Harus Diikuti Peningkatan Layanan
Radian menekankan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari berdirinya gedung dan kelengkapan sarana fisik. Pemerintah juga harus memastikan sekolah memenuhi hak dasar seluruh peserta didik secara adil dan merata.
Dalam peninjauan tersebut, Ombudsman mencatat sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti. Di antaranya, penataan ruang ibadah bagi siswa nonmuslim dan pemenuhan tenaga pengajar agama sesuai keyakinan siswa. Catatan tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan fasilitas negara secara optimal.
“Sekolah perlu memastikan setiap sarana mendukung kebutuhan belajar dan hak seluruh peserta didik tanpa diskriminasi,” tegas Radian.
Pemkab Trenggalek Diminta Tindak Lanjuti Evaluasi
Ombudsman meminta Pemerintah Kabupaten Trenggalek merespons hasil evaluasi dengan langkah konkret. Pengelola sekolah bersama instansi terkait perlu memperkuat koordinasi untuk memperbaiki kekurangan pelayanan di lingkungan SRT 1.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap fasilitas dan layanan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan siswa. Dengan begitu, investasi negara tidak hanya menghasilkan bangunan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penerima layanan pendidikan.
“Pengawasan dan komitmen pemerintah daerah dapat mendorong penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang berkualitas, inklusif, dan menjamin hak seluruh siswa,” pungkasnya.(CIA)
Views: 2
