TRENGGALEK, bioztv.id – Komisi I DPRD Trenggalek menaruh perhatian serius terhadap keterbatasan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Trenggalek. Di tengah meningkatnya permintaan layanan darurat, anggaran operasional dinas tersebut belum bertambah.
Memasuki puncak musim kemarau, para legislator mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat dukungan anggaran untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan permukiman, krisis air bersih, hingga meningkatnya permintaan evakuasi satwa liar.
“Tugas personel Satpol PP dan Damkar sekarang sangat berat di lapangan. Namun karena keterbatasan kondisi APBD kita, efisiensi anggaran memangkas banyak nomenklatur penting mereka,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Guswanto.
Guswanto meminta pemerintah daerah menjadikan persoalan tersebut sebagai salah satu prioritas dalam pembahasan APBD 2027.
Menurutnya, personel Satpol PP dan Damkar menjalankan tugas yang langsung berkaitan dengan keselamatan masyarakat sehingga pemerintah tidak boleh mengabaikan kebutuhan anggarannya.
Komisi I menetapkan sejumlah layanan utama yang harus menjadi prioritas pendanaan. PeDaintaranya, penanganan kebakaran yang biasanya meningkat saat musim kemarau. Kemudian, layanan penyelamatan nonkebakaran, seperti evakuasi ular, tawon, dan kondisi darurat lainnya.
“Musim kemarau hampir pasti memicu insiden kebakaran hutan. Di saat bersamaan, warga di beberapa desa mulai menjerit meminta pasokan droping air bersih,” jelasnya.
Kekeringan dan Evakuasi Satwa Terus Meningkat
Guswanto mengungkapkan warga Desa Gador, Kecamatan Durenan, mulai mengajukan permintaan bantuan air bersih.
Warga Dusun Klangsur, Desa Siki, Kecamatan Dongko, juga mulai merasakan dampak kekeringan setelah sumur-sumur mereka mengering.
Selain menghadapi ancaman kekeringan, personel Damkar Trenggalek terus menangani meningkatnya permintaan masyarakat untuk mengevakuasi sarang tawon, menangkap ular yang masuk ke permukiman, serta menangani berbagai kondisi darurat lainnya.
Di sisi lain, Komisi I juga meminta Satpol PP memperkuat penegakan Peraturan Daerah (Perda), termasuk menertibkan kebocoran retribusi warung yang selama ini belum tertangani secara optimal.
DPRD Kawal Tambahan Anggaran di Banggar
Komisi I mencatat pemerintah daerah tidak menaikkan anggaran Satpol PP dan Damkar dalam draf KUA-PPAS 2027. Padahal, jumlah maupun intensitas pelayanan darurat terus meningkat dari tahun ke tahun.
Karena itu, DPRD berkomitmen memperjuangkan tambahan anggaran tersebut dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar).
“Tim kami akan mengawal rekomendasi hasil resume Komisi I ini agar Banggar menempatkan anggaran Damkar sebagai prioritas utama,” tegas Guswanto.
Komisi I berharap keterbatasan fiskal daerah tidak menurunkan kualitas layanan darurat kepada masyarakat. Menurut DPRD, anggaran untuk pemadam kebakaran, distribusi air bersih, dan layanan penyelamatan merupakan belanja publik yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Trenggalek.(CIA)
Views: 19
