TRENGGALEK, bioztv.id – Puluhan ribu warga prasejahtera di Kabupaten Trenggalek kini bisa bernapas lega. Mereka langsung menikmati manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), terutama melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis yang menelan biaya lebih dari Rp9,2 miliar.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Trenggalek, Rubianto, menegaskan bahwa pos kesehatan menyerap alokasi terbesar DBHCHT tahun 2025. Dari total Rp32,8 miliar, pemerintah daerah menggelontorkan Rp15,17 miliar khusus untuk sektor kesehatan.
“Yang terbesar di bidang kesehatan yaitu JKN untuk masyarakat miskin yang belum ditanggung oleh pusat. Jumlahnya sekitar 20 ribu orang dengan penggunaan dana Rp9,2 miliar,” jelas Rubianto.
Lebih dari Sekadar JKN Gratis
Selain JKN, pemerintah juga mengarahkan DBHCHT untuk jaminan sosial ketenagakerjaan serta perlindungan masyarakat miskin dan rentan senilai Rp2 miliar. Menurut Rubianto, langkah ini mengikuti amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 yang menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama.
“Adanya DBHCHT ini menjadi angin segar di tengah keterbatasan anggaran. Kami bisa memperluas perlindungan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Trenggalek terus mencatat kenaikan penerimaan DBHCHT. Pada 2024, daerah ini memperoleh Rp26 miliar. Angka itu naik menjadi Rp31 miliar di 2025. Meski terjadi SILPA Rp1 miliar pada 2024, pemerintah daerah kembali menggunakan dana tersebut tahun ini.
“Secara umum terjadi peningkatan. Hanya pernah sekali turun saat pandemi Covid-19, setelah itu kembali naik,” tambah Rubianto.
Tak Hanya Kesehatan, Infrastruktur Ikut Terdorong
Pemerintah juga mengalokasikan sebagian DBHCHT untuk pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan menuju pabrik rokok dan lahan tembakau.
“Pembangunan akses jalan ke pabrik rokok mempermudah karyawan dan distribusi hasil produksi. Begitu juga pavingisasi serta bantuan alat dan mesin pertanian untuk mendukung petani tembakau,” terang Rubianto.
Masyarakat memang sudah merasakan manfaat DBHCHT secara langsung. Namun publik tetap menuntut transparansi penggunaan, pengawasan ketat, dan evaluasi rutin agar ratusan miliar dana ini benar-benar menyentuh rakyat bawah, bukan sekadar terserap di atas kertas.(CIA)
Views: 39
