TRENGGALEK, bioztv.id – Hingga Agustus 2025, Pemkab Trenggalek baru menyerap 31 persen Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), atau sekitar Rp10,2 miliar dari total Rp32,8 miliar. Angka ini memicu pertanyaan publik: apakah pemerintah bergerak terlalu lambat atau pola penyerapan memang selalu menumpuk di akhir tahun?
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Trenggalek, Rubianto, mengakui realisasi DBHCHT masih rendah. Menurutnya, kondisi ini wajar karena banyak program masih berjalan.
“Serapan DBHCHT masih rendah karena sebagian besar anggaran dipakai untuk pembangunan jalan yang masih berproses, juga untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan jaminan kesehatan yang berlangsung sampai akhir tahun,” jelas Rubianto, Senin (8/9/2025).
Optimisme Serapan Rampung Akhir Tahun
Rubianto menegaskan, pola serapan menumpuk di akhir tahun bukan hal baru. Pada 2024, dari total DBHCHT Rp26 miliar, hanya tersisa Rp1 miliar sebagai SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Dana itu kembali masuk ke tahun anggaran berikutnya.
“Kami optimis akhir tahun ini juga bisa terserap optimal, sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.
Ia menjelaskan, pemerintah menggunakan DBHCHT sesuai aturan ketat dalam PMK Nomor 222/PMK.07/2017, dengan empat fokus: kegiatan masyarakat non-bantuan, kegiatan bantuan, penegakan hukum, dan kesehatan.
Kesehatan Menjadi Pos Terbesar: Rp15 Miliar
Dari empat pos utama, bidang kesehatan menyerap anggaran terbesar dengan alokasi Rp15,17 miliar, hampir separuh dari total DBHCHT Trenggalek 2025.
“Bidang kesehatan wajar mendapat porsi besar karena programnya banyak. Mulai dari layanan kesehatan gigi masyarakat, vaksinasi di fasilitas kesehatan, hingga rehabilitasi puskesmas,” terang Rubianto.
Sebagian dana juga digunakan untuk pengadaan alat kesehatan di RSUD dr. Soedomo dan RSUD Panggul, dua rumah sakit daerah yang menjadi rujukan utama masyarakat.
Catatan Kritis: Jangan Hanya Kejar Serapan di Akhir Tahun
Meski pemerintah optimis bisa menuntaskan serapan, publik menilai pola percepatan di akhir tahun berpotensi menurunkan kualitas pembangunan. Banyak pekerjaan yang dikebut menjelang tutup anggaran rawan mengabaikan kualitas.
DBHCHT sejatinya bukan sekadar angka serapan, melainkan berkaitan langsung dengan kesejahteraan buruh tani tembakau dan kesehatan publik. Dengan porsi anggaran kesehatan yang sangat besar, masyarakat Trenggalek menunggu bukti nyata bahwa dana benar-benar dipakai untuk layanan kesehatan, bukan hanya tercatat di laporan serapan.(CIA)
Views: 293
