TRENGGALEK, bioztv.id – Polemik penggunaan dana pinjaman daerah senilai ratusan miliar rupiah kembali memanas di Kabupaten Trenggalek. Komisi II DPRD Trenggalek menolak rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek mengucurkan dana tambahan Rp7 miliar untuk kawasan wisata Dilem Wilis.
Alasannya sederhana namun tajam: proyek Dilem Wilis yang Pemkab garap sejak era Bupati Soeharto hingga sekarang tidak pernah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
Dilem Wilis Telan Rp100 Miliar, Tapi PAD Masih Nol
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menegaskan pemerintah telah menghabiskan hampir Rp100 miliar untuk mengembangkan kawasan wisata Dilem Wilis. Namun, investasi besar itu belum memberikan hasil nyata bagi keuangan daerah.
“Kalau kita hitung dari zaman Bupati Soeharto, Mulyadi, Emil Dardak, sampai sekarang, investasi di Dilem Wilis sudah hampir Rp100 miliar. Tapi outcome-nya untuk daerah, baik PAD maupun manfaat ekonominya, bisa kita bilang nyaris nol,” kata Mugianto, Rabu (12/11/2025).
Karena itu, Komisi II menilai rencana Pemkab mengalokasikan dana pinjaman Rp7 miliar untuk Dilem Wilis sebagai langkah tidak rasional dan tidak sesuai prioritas pembangunan. Mugianto menekankan, maksimal kucuran anggaran untuk dilem wilis sebesar Rp 1 Miliar.
DPRD Minta Pemkab Fokus ke Infrastruktur Produktif
Mugianto menuntut Pemkab mengarahkan pinjaman daerah ke program yang benar-benar bisa meningkatkan PAD. Menurutnya, hanya investasi produktif yang dapat membantu daerah membayar bunga dan pokok pinjaman dengan aman.
“Dana pinjaman harus kita gunakan untuk sektor yang jelas menghasilkan PAD. Kalau destinasi itu berpenghasilan, kita juga lebih mudah mengembalikan pinjaman,” tegasnya.
Ia menilai Pemkab seharusnya memprioritaskan dana untuk memperbaiki jalan rusak dan mengembangkan wisata pantai yang terbukti menarik banyak pengunjung.
“Jalan rusak di Trenggalek sudah terlalu banyak. Kalau Pemkab malah menambah Rp7 miliar ke Dilem Wilis yang sepi pengunjung, itu sama saja buang-buang uang. Lebih baik perbaiki jalan atau dukung wisata pantai yang jelas ramai,” ujar Mugianto.
Proyek Kota Atraktif dan Pasar Pon Dinilai Tak Mendesak
Selain Dilem Wilis, DPRD juga menolak rencana Pemkab menganggarkan proyek ‘Kota Atraktif’ senilai Rp6 miliar yang mencakup pemolesan Pasar Pon, Alun-alun, dan Hutan Kota (HuKo).
Mugianto meminta Pemkab menunda proyek semacam itu dan memprioritaskan pembangunan yang benar-benar mendesak seperti penanganan banjir di Jalan Panglima Sudirman.
“Kalau Pemkab menganggarkan drainase Panglima Sudirman sebesar Rp2 miliar, itu masih masuk akal karena di sana sering banjir. Tapi proyek alun-alun, pasar, atau hutan kota sebaiknya ditunda dulu,” jelasnya.
DPRD Ingatkan Risiko Pinjaman Daerah
Komisi II DPRD Trenggalek mengingatkan Pemkab agar menggunakan dana pinjaman dengan hati-hati. Setiap rupiah dari pinjaman daerah harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Kita ini sedang berutang. Jadi, setiap rupiah dari pinjaman daerah harus memberi dampak bagi ekonomi rakyat, bukan hanya proyek indah di atas kertas atau proyek gagal manfaat yang terus kita biayai,” tutup Mugianto.(CIA)
Views: 60
