TRENGGALEK, bioztv.id – Komisi IV DPRD Trenggalek menemukan fakta memprihatinkan di tengah gencarnya kampanye nasional penurunan stunting. Sebanyak 2.100 anak di Kabupaten Trenggalek masih berpotensi mengalami stunting, sementara pemerintah daerah hanya menyiapkan Rp200 juta dalam RAPBD 2026, jauh dari kebutuhan riil yang mencapai Rp2,8 miliar.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, mengkritik pemerintah karena belum menjadikan isu stunting sebagai prioritas pembangunan daerah.
“Komisi IV menaruh perhatian serius terhadap masalah ini. Kita harus segera menangani anak-anak yang berpotensi stunting, tapi bagaimana bisa efektif kalau anggarannya sangat minim?” tegas Sukarodin, Rabu (12/11/2025).
Komisi IV Pertanyakan Komitmen Pemerintah Daerah
Dalam rapat kerja bersama Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soedomo, dan RSUD Panggul, Komisi IV menemukan bahwa sebagian besar anak yang berpotensi stunting masih berada pada usia pemulihan. Temuan itu menunjukkan bahwa intervensi gizi dan pendampingan yang tepat masih bisa memulihkan kondisi mereka, asalkan pemerintah memberikan dukungan dana memadai.
Sukarodin menilai pemerintah daerah tidak serius karena hanya mengalokasikan Rp200 juta dalam RAPBD 2026.
“Kalau kita bandingkan dengan kebutuhan di lapangan yang mencapai Rp2,8 miliar, selisihnya terlalu besar. Sulit juga mencari tambahan dari pos lain karena hampir semua anggaran sudah terserap untuk program prioritas,” ujarnya.
Ia menyarankan Dinas Kesehatan meningkatkan pendapatan agar bisa menambah porsi anggaran untuk penanganan stunting.
“Kita masih realistis untuk menambah sekitar Rp2 miliar lewat peningkatan pendapatan dinas. Ini penting supaya angka stunting yang sudah turun tidak naik lagi,” tambahnya.
DPRD Ingatkan Ancaman Kualitas SDM Trenggalek di Masa Depan
Sukarodin memperingatkan bahwa jika pemerintah menangani masalah stunting dengan setengah hati, ribuan anak yang masih bisa diselamatkan akan berisiko mengalami stunting permanen. Ia menilai dampaknya akan mengancam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Trenggalek di masa depan.
“Kalau pemerintah tidak segera menambah intervensi gizi, anak-anak itu akan sulit pulih. Ini bukan sekadar urusan kesehatan, tapi menyangkut masa depan generasi kita,” tegasnya.
Ia juga menilai pemerintah daerah terlalu fokus pada proyek fisik dibandingkan investasi sosial jangka panjang seperti perbaikan gizi dan kesehatan anak.
Komisi IV Desak Pemerintah Hindari Pola Reaktif
Komisi IV meminta pemerintah tidak menunggu angka prevalensi naik baru meningkatkan anggaran. Menurut Sukarodin, pencegahan selalu lebih murah dan efektif dibandingkan penanganan setelah kasus memburuk.
Ia menilai pola reaktif pemerintah bisa menjadi kebiasaan buruk dalam kebijakan daerah. Padahal, Trenggalek sebelumnya berhasil menurunkan angka stunting berkat kerja sama lintas sektor yang konsisten.
“Kita sudah berhasil menurunkan angkanya. Tapi kalau pemerintah tidak menjaga capaian itu, angka stunting bisa naik lagi. Jangan sampai prestasi yang sudah kita raih mundur hanya karena anggaran tidak disiapkan dengan cukup,” tutupnya.(CIA)
Views: 27
