TRENGGALEK, bioztv.id – Progam makan bergizi gratis (MBG) di Trenggalek masih sering dikeluhkan, Satgas MBG akhirnya ikut bersuara. Satgas menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memegang peran utama dalam menjamin kualitas menu MBG bagi siswa sekolah. SPPG bertanggung jawab penuh atas seluruh proses, mulai dari produksi, pengawasan mutu, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Keluhan program MBG yang paling sering terjadi di Trenggalek berupa makanan basi, tak layak konsumsi, hingga temuan ulat. Namun, indikasi harga menu kering MBG yang diduga dibawah standar harga juga pernah ditemukan. Ketua Satgas MBG sekaligus Sekretaris Daerah Trenggalek, Edy Soepriyanto, menekankan agar seluruh tahapan distribusi makanan berjalan sesuai standar higienitas dan kelayakan konsumsi.
“SPPG bertanggung jawab penuh dari produksi sampai distribusi. Mereka wajib memastikan makanan yang sampai ke siswa benar-benar aman dan bergizi,” ujar Edy Soepriyanto.
Satgas Minta Semua Pihak Jalankan SOP Secara Tegas
Edy meluruskan pandangan masyarakat yang menyalahkan sekolah saat muncul kasus makanan basi. Ia menjelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) MBG mengatur peran setiap pihak dengan jelas.
“Kalau ada makanan basi, jangan langsung menyalahkan sekolah. Semua pihak harus menjalankan SOP dengan benar, baik SPPG maupun sekolah penerima,” tegas Edy.
Ia menjelaskan bahwa SPPG bertanggung jawab atas produksi dan distribusi, sementara pihak sekolah wajib menjaga kondisi makanan agar tetap layak konsumsi. Menurutnya, penempatan makanan di ruang yang tidak sesuai bisa memicu kontaminasi dan menurunkan kualitas pangan.
“Begitu makanan keluar dari SPPG, petugas harus segera mendistribusikannya. Sekolah pun harus menyimpannya di tempat yang bersih dan aman,” tambahnya.
Pemkab Minta SPPG Buka Layanan Aduan Publik
Menanggapi keluhan masyarakat di media sosial, Edy menyampaikan bahwa Bupati Trenggalek telah mengirim surat edaran kepada seluruh pengelola SPPG.
Surat edaran itu memerintahkan SPPG membuka layanan pengaduan publik dan memastikan bahan makanan yang digunakan selalu layak konsumsi.
“Pak Bupati sudah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan SPPG membuka layanan pengaduan. Masyarakat bisa langsung melapor jika menemukan masalah atau punya saran,” ujar Edy.
Ia menambahkan, hingga kini pemerintah daerah belum menerima laporan resmi meski beberapa keluhan ringan sempat muncul di media sosial.
Koordinasi dan Pengawasan Rutin Jadi Kunci Keberhasilan Program
Edy menyebut hasil rapat koordinasi terakhir menunjukkan pelaksanaan program MBG di Trenggalek berjalan lancar. Beberapa kendala yang muncul hanya bersifat administratif, seperti penyusunan SOP dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang belum rampung seluruhnya.
“Secara umum tidak ada kendala besar. Hanya administrasi yang perlu kami sempurnakan, seperti penyusunan SOP dan SLHS,” ungkapnya.
Ia menegaskan, sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah akan menggelar rapat koordinasi program MBG minimal dua kali sebulan. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan di lapangan tetap terkendali dan tepat sasaran.
“Kalau kita tidak terus mendampingi, program ini bisa kehilangan kendali. Karena itu, evaluasi dan pendampingan rutin menjadi kunci agar MBG benar-benar memberi manfaat optimal bagi siswa,” pungkas Edy.(CIA)
Views: 47
