TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah Kabupaten Trenggalek siap membuka Sekolah Rakyat (SR) pada Agustus 2025. Namun, program yang menargetkan anak-anak dari keluarga miskin ini hanya akan tersedia untuk jenjang SD dan SMP. Ambisi awal untuk membuka pendidikan hingga tingkat SMA harus tertunda karena fasilitas belum memenuhi standar teknis.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Trenggalek, Christina Ambarwati, membenarkan bahwa pembukaan Sekolah Rakyat akan dimulai secara terbatas.
“Trenggalek termasuk dalam 100 sekolah pertama di Indonesia. Tapi kami ikut SPMB tahap kedua, dengan target operasional mulai Agustus ini,” jelas Christina pada Kamis (17/7/2025).
Sayangnya, lokasi yang sebelumnya direncanakan yaitu bekas Gedung BLK Disperinaker tidak memenuhi syarat teknis untuk jenjang SMA. Kebutuhan laboratorium dan kelas pendukung yang tidak terpenuhi membuat jenjang tertinggi ini terpaksa ditunda.
“Untuk SMA, kita butuh minimal lima ruang laboratorium. Itu tidak bisa dipaksakan. Jadi, kami arahkan untuk membuka dua rombel SD dan satu rombel SMP terlebih dahulu,” jelas Christina, yang akrab disapa Tina.
Kuota Minim, Peminat Membludak
Meskipun kuota terbatas, minat masyarakat sangat tinggi. Sekolah ini akan menampung 50 siswa SD dan 25 siswa SMP, masing-masing dengan siswa cadangan. Namun, untuk jenjang SMP saja, sudah ada hampir 40 calon pendaftar, melebihi kuota yang tersedia.
“Kami meminta mereka untuk tetap sekolah di tempat asal dulu. Jika belum diterima tahun ini, mereka bisa mencoba lagi tahun depan,” kata Christina.
Christina juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi ajang kompetisi atau sekadar perebutan bantuan. “Niat kami bukan sekadar mengejar pagu anggaran, tapi benar-benar menyelesaikan masalah pendidikan bagi keluarga miskin,” tegasnya.
Sistem Fleksibel, Tapi Tantangannya Tidak Mudah
Sekolah Rakyat akan mengadopsi sistem boarding school atau berasrama, serta pendekatan multi entry dan multi exit. Artinya, siswa tidak akan naik kelas berdasarkan waktu, melainkan berdasarkan asesmen kemampuan individu.
“Anak usia 8 tahun bisa saja tetap duduk di kelas 1 jika hasil asesmennya belum layak. Kami akan menyesuaikan dengan perkembangan masing-masing anak,” ujarnya.
Sistem ini dinilai adaptif untuk menangani siswa dari latar belakang sosial ekonomi rendah yang mungkin tertinggal secara akademik. Namun, keberhasilannya masih perlu pembuktian, terutama di daerah dengan fasilitas terbatas seperti Trenggalek.
Program ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang Presiden pantau langsung. Oleh karena itu, Christina menekankan semua lembaga pendidikan lokal, seperti madrasah, pondok pesantren, hingga panti asuhan, harus memberikan dukungan.
“Kami butuh dukungan semua pihak. Ini bukan program eksklusif. Ini untuk rakyat, terutama masyarakat dalam desil 1 dan 2 (kategori ekonomi terbawah),” tuturnya.
Meski demikian, Dinsos tetap melakukan verifikasi faktual untuk memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu.
Tantangan Tahun Depan: Target 1.000 Siswa Termasuk SMA
Christina menyebut, target jangka menengah adalah membuka jenjang SMA tahun depan, dengan total kapasitas 1.000 siswa dari SD hingga SMA. Namun, dengan tantangan infrastruktur yang belum selesai, publik layak bertanya: apakah target ini realistis atau terlalu ambisius?
“Untuk jenjang SMA kami upayakan tahun depan. Kami masih menunggu dukungan dari pusat dan kesiapan fasilitas,” pungkasnya.(CIA).
Views: 79
