TRENGGALEK, bioztv.id – Dampak rencana pinjaman daerah yang dilakukan Pemkab Trenggalek, DPRD Trenggalek sebut perlu ada perubahan pada Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) Tahun 2022. Pasalnya, dalam hal ini harus ada rasionalisasi untuk mempertingkankan kekuatan fiskal dengan pinjaman.
Menurut keterangan Ketua DPRD Trenggalek, meski rencana pinjaman daerah sebenarnya sudah diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020, dimana pinjaman daerah itu merupakan kewenangan dari pihak eksekutif. Namun hal ini tetap menjadi pembahasan wakil rakyat yang duduk di DPRD Trenggalek. Pasalnya, pembayaran angsuran dari pinjaman daerah itu nantinya tetap akan mempengaruhi kondisi APBD Trenggalek. Sehingga harus ada sinkronisasi antara nominal pinjaman dengan kondisi APBD.
Lebih lanjut Ketua DPRD Trenggalek, untuk sinkronisasi antara pinjaman daerah dengan kekuatan fiskal, tentunya akan berdampak pada KUA PPAS Trenggalek Tahun 2022 yang perlu adanya perubahan. Sehingga KUA PPAS harus dibahas sedetail mungkin dengan melibatkan semua ungsur OPD. Dampak dari pinjaman daerah ini kedepannya juga harus ada alternatif pembiayaan lain dengan mengurangi kegiatan yang tidak signifikan, agar dialihkan untuk kegiatan kagiatan lain yang lebih signifikan dan belum tercover dalam pembiayaan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ungsur pimpinan bersama sejumlah fraksi fraksi DPRD Trenggalek kembali bahas rencana utang Pemkab Trenggalek ke PT.SMI. Dalam hal ini sejumlah fraksi menyetujui rencana pinjaman daerah itu, namun beberapa fraksi lain juga meminta agar rencana itu dikaji ulang untuk disesuaikan dengan kekuatan APBD Trenggalek.
Views: 0
