Kebut Pembahasan, Syah Natanegara Jawab Kritikan DPRD Terhadap Ranperda RPJMD & Uji KIR

oleh
oleh
Kebut proses pembahasan Ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Ranperda tentang perubahan perda pengujian kendaraan bermotor, Wabub Trenggalek akhirnya sampaikan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap dua renperda baru tersebut.
Kebut proses pembahasan Ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Ranperda tentang perubahan perda pengujian kendaraan bermotor, Wabub Trenggalek akhirnya sampaikan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap dua renperda baru tersebut.

TRENGGALEK, bioztv.id – Kebut proses pembahasan Ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Ranperda tentang perubahan perda pengujian kendaraan bermotor, Wabub Trenggalek akhirnya sampaikan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap dua renperda baru tersebut.

Penyampaikan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap 2 ranperda baru usulan bupati ini, disampaikan oleh wakil bupati Trenggalek dalam Rapat paripurna terbuka di Graha Paripurna DPRD Trenggalek pada 16 Juli 2021. Setelah ini,  kedua ranperda itu akan masuk pada pembahasan ditingkat pansus yang sudah dibentuk oleh DPRD Trenggalek.

Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad antanagera menyampaikan, ranperda perubahan perda pengujian kendaraan bermotor itu akan menjawab kegelisahan masyarakat terkait jensi jensi kendaraan yang harus dan tidak harus menjalani uji kir. Sementara itu terkait Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026, didalamnya juga mencangkup visi misi bupati untuk pembangunan Trenggalek 5 tahun kedepan. Salah satunya yaitu target untuk mewujudkan 100 desa wisata.

Syah Natanegara juga menambahkan, Untuk Ranperda PJMD ini ditargetkan pada bulan agustus mendatang harus sudah selesai, pasalnya, sesuai regulasi yang ada, RPJMD harus sudah disahkan maksimal 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Dengan demikian nantinya semua program pembangunan yang menjadi visi misi bupati akan segera memiliki payung hukum yang jelas.

Views: 0