TRENGGALEK, bioztv.id – Penyesuaian pagu biaya operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp3.000 per porsi membuat pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Trenggalek harus menata ulang manajemen dapur.
Penyesuaian tersebut mencakup pengaturan jam kerja hingga pemberian insentif kepada tenaga relawan.
Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Trenggalek, Sheila Amanda Yanu Fadila, menjelaskan bahwa aturan terbaru mengubah skema pembiayaan operasional. Sebelumnya, pengelola menggunakan sistem at cost atau menyesuaikan biaya dengan pengeluaran riil tanpa batas atas. Kini, pemerintah membatasi biaya operasional maksimal berdasarkan jumlah penerima manfaat.
“Sekarang dibuat menjadi maksimal Rp3.000 per ompreng, dikalikan jumlah penerima manfaat,” jelas Sheila saat memaparkan mekanisme aturan baru tersebut.
Rincian Anggaran Porsi Kecil dan Porsi Besar
Sheila menegaskan bahwa pembatasan biaya operasional sebesar Rp3.000 tidak mengubah total alokasi anggaran setiap paket makanan yang pemerintah tetapkan.
Berikut rincian komposisi anggaran untuk masing-masing kategori porsi:
- Porsi kecil:000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk biaya operasional, dan Rp2.000 untuk uang sewa. Total alokasi mencapai Rp13.000.
- Porsi besar:000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk biaya operasional, dan Rp2.000 untuk insentif mitra. Total alokasi mencapai Rp15.000.
“Untuk porsi kecil totalnya Rp13.000. Sedangkan porsi besar totalnya Rp15.000,” kata Sheila.
Ia menjelaskan bahwa setiap pengelola dapur harus mengatur plafon operasional Rp3.000 secara cermat. Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan rutin.
Di antaranya honor relawan, pembelian gas elpiji, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan distribusi, serta pembayaran listrik, air, dan jaringan internet (Wi-Fi).
Bantah Ada Layoff, Korwil Dorong Sistem Shifting
Menanggapi isu pengurangan tenaga kerja akibat keterbatasan anggaran, Sheila membantah bahwa regulasi baru tersebut membenarkan pemutusan hubungan kerja (layoff) terhadap relawan dapur.
Menurutnya, pengelola SPPG perlu menyesuaikan jadwal kerja melalui sistem giliran (shifting). Pengaturan tersebut harus mengikuti jumlah porsi dan penerima manfaat setiap hari.
Dengan sistem ini, pengelola tidak perlu menjadwalkan seluruh relawan masuk secara bersamaan ketika jumlah penerima manfaat menurun. Strategi tersebut juga membantu dapur mengendalikan biaya operasional.
“Bukan mengurangi relawan, tetapi menyesuaikan dengan penerima manfaat yang dilayani pada hari itu,” ujarnya.
Insentif Relawan Menyesuaikan Kemampuan Keuangan Dapur
Terkait besaran honor harian relawan, Sheila menjelaskan bahwa petunjuk teknis (juknis) terbaru tidak menetapkan batas minimal maupun maksimal insentif.
Karena itu, manajemen masing-masing SPPG memiliki kewenangan menentukan besaran honor sesuai kondisi keuangan dapur.
Ia mencontohkan kemungkinan penyesuaian honor dari Rp120.000 menjadi Rp100.000. Namun, keputusan tersebut bergantung pada kapasitas penerima manfaat dan beban pengeluaran masing-masing dapur.
Setiap SPPG memiliki kondisi operasional dan kemampuan anggaran yang berbeda.
“Di juknis terbaru tidak disebutkan. Kami kembalikan ke masing-masing SPPG,” jelasnya.
Melalui pengaturan jadwal kerja dan efisiensi pengeluaran, pengelola SPPG diharapkan mampu menjaga stabilitas operasional dapur.
Langkah tersebut juga penting agar setiap dapur tetap menjaga kualitas pelayanan dan pemenuhan gizi bagi seluruh penerima manfaat di Trenggalek.(CIA)
Views: 13

















