TRENGGALEK, bioztv.id – Penyesuaian biaya operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu keberatan dari para mitra pengelola dapur di Kabupaten Trenggalek. Mereka menilai pagu operasional Rp3.000 per penerima manfaat tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
Kebijakan tersebut berdampak langsung pada pengurangan jumlah relawan hingga pemangkasan insentif pekerja. Menyikapi kondisi itu, Paguyuban Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Trenggalek menyiapkan langkah pengajuan uji materi kebijakan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Paguyuban Mitra SPPG Trenggalek, Imam Waldi, mengatakan kebijakan baru tersebut menempatkan mitra dalam posisi sulit. Mereka harus memilih antara mengurangi jumlah relawan atau memangkas honor pekerja yang masih bertahan.
“Dengan kebijakan ini, kami sebagai mitra SPPG sangat kecewa dan merasa dirugikan,” ungkap Imam.
Lima Relawan Berhenti, Insentif Pekerja Ikut Dipangkas
Imam mengungkapkan, dampak penyesuaian anggaran sudah dirasakan langsung oleh dapur SPPG yang dikelola yayasan tempatnya bermitra.
Sebelumnya, dapur tersebut mempekerjakan 47 relawan. Namun, jumlahnya kini menyusut menjadi 42 orang.
Imam mengaku tidak tega memberhentikan relawan yang selama ini bekerja dengan baik. Karena itu, pengelola menawarkan pengunduran diri secara sukarela kepada para pekerja.
Langkah tersebut akhirnya membuat lima relawan berhenti bekerja.
“Saya tanya siapa yang mau berhenti. Saya tidak tega memberhentikan mereka karena selama bekerja tidak pernah punya kesalahan,” tuturnya.
Meski sudah mengurangi lima personel, pengelola belum mampu menutup kekurangan biaya operasional. Mereka akhirnya turut memangkas insentif atau gaji relawan yang masih bekerja.
“Relawannya sudah dikurangi, tetapi gaji yang masih bekerja juga ikut dikurangi,” jelas Imam.
Kondisi Geografis Trenggalek Bebani Biaya Distribusi
Selain persoalan kesejahteraan relawan, Imam menyoroti kondisi geografis Trenggalek yang didominasi pegunungan dan perbukitan terjal.
Kondisi tersebut membuat biaya transportasi dan distribusi makanan lebih besar. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah dalam menetapkan standar biaya operasional.
Sebaran penerima manfaat juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah titik distribusi memiliki jarak cukup jauh dengan jumlah sasaran relatif sedikit.
Bahkan, beberapa titik hanya melayani 10 hingga 30 penerima manfaat.
Menurut Imam, pagu operasional Rp3.000 per porsi harus mencakup berbagai kebutuhan dapur. Anggaran tersebut juga harus menanggung biaya bahan bakar minyak (BBM) dan perawatan kendaraan distribusi.
Ia mencontohkan dapur dengan sekitar 1.010 penerima manfaat yang tetap kesulitan menyeimbangkan kebutuhan operasional.
“Anggaran operasional Rp3.000 per porsi itu bahkan belum cukup untuk membeli BBM dan kebutuhan lainnya,” ujarnya.
Mitra SPPG Siapkan Uji Materi Kebijakan BGN
Menghadapi persoalan tersebut, Paguyuban Mitra SPPG Trenggalek mulai mengoordinasikan langkah bersama para pengelola dapur.
Mereka berencana mengajukan uji materi kebijakan kepada BGN. Para mitra meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi geografis, indeks kemahalan daerah, dan sebaran titik distribusi.
“Kami dari paguyuban berencana mengajukan uji materi terkait kebijakan ini ke BGN,” tegas Imam.
Di tengah keterbatasan anggaran dan berkurangnya jumlah personel, para mitra SPPG tetap berupaya menjaga kualitas serta ketepatan waktu distribusi makanan. Mereka ingin pelayanan bagi siswa dan penerima manfaat lainnya tidak terganggu.
Para asisten lapangan bahkan turut membantu pekerjaan di dapur. Mereka turun langsung ketika relawan menghadapi proses memasak dengan tingkat kerumitan tinggi.
Langkah tersebut menjadi bentuk solidaritas internal agar operasional dapur tetap berjalan.
“Kalau proses memasaknya rumit, relawan bisa keteteran. Karena itu, kami harus saling membantu,” pungkas Imam.(CIA)
Views: 2
