TRENGGALEK, bioztv.id – Isu pendidikan gratis di Kabupaten Trenggalek ternyata masih jauh dari harapan. Hal itu terungkap dalam aksi demonstrasi yang digelar puluhan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek di depan Gedung DPRD, Senin (5/5/2025). Mereka menyoroti masih maraknya dugaan pungutan modus sumbangan di sekolah hingga persoalan kekerasan seksual yang terus berulang di lingkungan pendidikan.
Ilusi Pendidikan Gratis dan Ladang Bisnis di Sekolah
Orator aksi, Rian Pirmanah, menyebut bahwa pendidikan gratis selama ini hanya sebatas formalitas. Sebab kenyataannya, siswa dan orang tua masih dipaksa menghadapi berbagai pungutan yang dikemas dalam istilah sumbangan.
“Mahalnya pendidikan ini bukan soal SPP saja. Tapi banyak pungutan dengan dalih sumbangan yang seolah wajib. Baik di sekolah negeri maupun swasta. Bahkan di swasta, terkadang jadi ladang bisnis,” ujar Rian dalam orasinya.
Ia juga menyoroti ketimpangan fasilitas dan kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dengan di pelosok desa. Menurutnya, ketidakadilan ini berdampak langsung terhadap pemerataan hak pendidikan bagi seluruh anak di Trenggalek.
“Di sini ketimpangannya jelas, antara sekolah favorit di kota dengan sekolah di desa terpencil. Padahal semua anak berhak mendapat pendidikan yang layak,” tambahnya.
Kasus Kekerasan Seksual Masih Menghantui Lingkungan Pendidikan
Tak berhenti soal pungutan, GMNI juga mengungkap keprihatinan atas masih tingginya angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi dan pesantren.
“Fakta di lapangan, setiap tahun kasus kekerasan seksual di sekolah, kampus, sampai pesantren masih saja terjadi. Kami mempertanyakan fungsi pengawasan dari pemerintah dan pihak terkait,” tegas Rian.
Ia menilai lemahnya sistem pencegahan dan pengawasan membuat pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tak jera. GMNI mendesak adanya langkah konkret yang melibatkan seluruh elemen, bukan hanya sekadar penanganan kasus setelah kejadian.
“Ironisnya, selama ini mitigasi kasus serupa terkesan lambat dan belum maksimal,” imbuhnya.
Respons DPRD: Akan Ditindaklanjuti Sesuai Kewenangan
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, menyebut bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti. Ia mengakui, beberapa permasalahan yang disampaikan memang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.
“Saya kira ini bagus, tidak ada masalah bagi kami. Aspirasi teman-teman akan kami tindaklanjuti sesuai kewenangan. Yang jadi ranah kabupaten akan kami selesaikan, yang di provinsi dan pusat akan kami teruskan,” kata Sukarudin.
Terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, Sukarudin memastikan bahwa kasus yang muncul selama ini telah ditangani pihak berwajib. Namun untuk pencegahan, ia mengakui perlu ada sinergi seluruh pihak.
“Kasus-kasus yang kemarin itu sudah ditangani polisi, pelaku juga sudah dihukum. Tapi untuk pencegahan, perlu pembinaan bersama, tidak bisa hanya DPRD saja. Semua stakeholder harus terlibat,” tandasnya.(CIA).
Views: 9
