TRENGGALEK, bioztv.id – Rencana Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menunda pelantikan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara serentak menuai reaksi dari sejumlah kepala daerah. Salah satunya Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin.
Dalam keterangannya, BKN tunda pelantikan, Mas Ipin berharap agar pelantikan bisa dipercepat dan tidak harus dilakukan serentak. Menurutnya, penundaan ini bisa berdampak serius bagi para CPNS dan PPPK yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. Mereka kini berada dalam ketidakpastian tanpa sumber penghasilan.
“Kasihan bagi mereka yang sudah resign dari pekerjaan lama, tetapi tak kunjung dilantik. Mereka kehilangan pemasukan sementara pelantikannya belum jelas,” ujar Mas Ipin.
Bupati Trenggalek juga ungkap dampak penundaan terhadap efisiensi kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, penundaan pelantikan juga dinilai memberatkan pemerintah daerah. Pasalnya, banyak tenaga honorer yang masih harus diperpanjang kontraknya hingga waktu pelantikan tiba.
“Ada sekitar 100 CPNS yang belum dilantik, padahal mereka akan menempati posisi-posisi vital di beberapa OPD. Kita sangat membutuhkan mereka untuk mengisi kekosongan tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, untuk PPPK, Mas Ipin mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terpaksa memperpanjang status tenaga honorer sambil menunggu kepastian pelantikan. Hal ini berpotensi menambah beban anggaran daerah yang sebenarnya sudah menyiapkan alokasi untuk pelantikan.
“PPPK yang sebagian besar berasal dari tenaga honorer, statusnya kita perpanjang dulu. Tapi untuk CPNS, ini yang menjadi masalah karena jumlahnya cukup signifikan dan posisinya sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Meski demikian, Bupati Trenggalek menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan pusat. Prinsipnya, artinya, pemerintah daerah tetap akan mengikuti apa yang diputuskan pemerintah pusat.
“Tapi kalau boleh usul, sebaiknya pelantikan tidak perlu diseragamkan. Biarlah disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah,” ujar Mas Ipin.
Melihat kondisi ini, Mas Ipin berharap pemerintah pusat bisa memberikan solusi terbaik. Ia mengusulkan agar pelantikan dilakukan secara bertahap,
“Kalau bisa yamenyesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah, tanpa harus menunggu serentak,” pungkasnya.(CIA)
Views: 0
