JAKARTA, bioztv.id – Keberadaan pagar laut misterius di pesisir Tangerang, Banten, menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (20/1), Presiden memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan. Presiden tekankan langkah penanganan terkait pembangunan kontroversial tersebut.
“Bapak Presiden memberikan arahan tegas untuk menyelidiki kasus ini hingga tuntas sesuai koridor hukum. Jika terbukti ilegal, lahan tersebut harus menjadi milik negara,” ungkap Menteri Sakti Wahyu Trenggono usai pertemuan.
Temuan Awal: Sertifikat Dasar Laut Ilegal
Dalam investigasi awal, ditemukan bahwa pagar laut tersebut melibatkan sertifikat kepemilikan di dasar laut seluas 30 hektare yang diduga ilegal. Sakti menjelaskan bahwa pembangunan ini melanggar Undang-Undang Cipta Kerja, yang mewajibkan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) untuk setiap aktivitas pembangunan di wilayah laut.
“Kami sudah melakukan penyegelan terhadap konstruksi tersebut. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Saat penyegelan, kami belum mengetahui siapa pemiliknya secara pasti,” jelasnya.
Kolaborasi Lintas Lembaga
Presiden Prabowo menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam menangani kasus ini. Ia menginstruksikan keterlibatan berbagai pihak, termasuk TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), guna memastikan penegakan hukum berjalan maksimal.
“Penanganan kasus ini akan dilakukan secara menyeluruh. Selain mengatasi dampak lingkungan seperti abrasi, kami juga memastikan tidak ada celah hukum yang terlewatkan. Semua langkah harus dilakukan dengan benar,” tambah Sakti.
Sorotan pada Kasus Serupa di Bekasi
Tidak hanya di Tangerang, Sakti juga melaporkan kasus serupa terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan adanya pola pelanggaran yang perlu ditangani lebih serius.
“Kami akan menyisir seluruh wilayah pesisir untuk mencegah pelanggaran serupa. Ini adalah bentuk komitmen kami menjaga kedaulatan ruang laut Indonesia,” tegasnya.
Instruksi Tegas: Aset untuk Negara
Dalam arahan terakhirnya, Presiden Prabowo memastikan bahwa jika tidak ada dasar hukum yang sah, pagar laut tersebut harus diambil alih oleh negara. Kasus pagar laut misterius ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan menoleransi pelanggaran terhadap aturan kelautan. Langkah tegas yang melibatkan lintas sektor diharapkan mampu menutup celah penyalahgunaan ruang laut di masa depan
“Kita tidak boleh lengah dalam menjaga kekayaan maritim kita. Setiap pelanggaran akan diusut sampai tuntas, dan negara harus hadir untuk melindungi ruang laut dari eksploitasi ilegal,” ucap Presiden melalui pernyataan resmi yang dirilis Istana.(DAN)
Views: 4
